Jakarta, Kantamedia.com – Dunia usaha masih melihat peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 2027, meski pelaku usaha tetap berhati-hati menghadapi berbagai risiko global dan domestik. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kepastian kebijakan dan konsistensi pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan.
Melansir dari CNBC Indonesia, Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, dunia usaha masih memiliki ruang untuk mempertahankan pertumbuhan hingga akhir 2026 dan memasuki tahun depan. Namun, sejumlah tantangan perlu diantisipasi agar aktivitas investasi dan ekspansi perusahaan tetap berjalan.
“Kami melihat masih terdapat ruang bagi dunia usaha untuk mempertahankan momentum pertumbuhan hingga akhir 2026 dan memasuki 2027, tetapi terdapat sejumlah risiko yang perlu terus diantisipasi,” kata Shinta, Jumat (2/10/2026).
Berdasarkan hasil survei Mid-Year Business Outlook Apindo 2026, persepsi pelaku usaha terhadap pertumbuhan ekonomi nasional masih relatif berhati-hati. Meski demikian, ekspektasi terhadap kondisi bisnis pada 2027 mulai menunjukkan perbaikan.
Survei tersebut mencatat 37,1 persen perusahaan memperkirakan kondisi usaha pada 2027 akan lebih baik dibandingkan 2026. Sementara itu, 42,2 persen perusahaan memperkirakan kondisi bisnis tetap sama dan 20,7 persen lainnya memprediksi kondisi usaha memburuk.
Hasil survei tersebut menunjukkan sebagian besar perusahaan masih memilih bersikap hati-hati dalam menyikapi prospek bisnis tahun depan.
Ekonomi Indonesia Masih Tumbuh
Shinta menyebut sejumlah indikator ekonomi menunjukkan aktivitas perekonomian Indonesia masih memiliki momentum pertumbuhan. Salah satunya terlihat dari pertumbuhan ekonomi pada semester I-2026 yang mencapai 5,45 persen.
Selain itu, aktivitas manufaktur Indonesia pada September 2026 kembali berada di zona ekspansi dengan indeks Purchasing Managers’ Index (PMI) sebesar 52,4.
“Dari sisi domestik, ekonomi Indonesia pada Semester I-2026 memang masih tumbuh 5,45%, sementara aktivitas manufaktur pada September juga kembali berada di zona ekspansi dengan PMI sebesar 52,4. Hal ini memberikan indikasi bahwa aktivitas ekonomi masih memiliki momentum,” jelas Shinta.
Meski demikian, dunia usaha masih menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ketidakpastian global, dinamika geopolitik, suku bunga internasional, volatilitas nilai tukar, serta perubahan harga energi menjadi sejumlah risiko yang perlu diperhatikan.
Di dalam negeri, pemerintah juga masih dihadapkan pada pekerjaan rumah untuk memperkuat daya beli masyarakat, memperluas lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat daya saing industri.
Apindo Soroti Dampak Reshuffle Kabinet
Di tengah berbagai tantangan tersebut, pergantian sejumlah pejabat dalam perombakan kabinet atau reshuffle pemerintahan Presiden Prabowo Subianto turut menjadi perhatian dunia usaha.
Reshuffle pada Kamis (1/10/2026) merupakan perombakan kabinet ketujuh sejak Prabowo menjabat sebagai presiden. Salah satu perubahan penting terjadi pada posisi Menteri Keuangan yang mengalami pergantian pejabat.
Pada reshuffle kedua, 8 September 2025, Prabowo memberhentikan Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan dan mengangkat Purbaya Yudhi Sadewa sebagai penggantinya.
Kemudian, pada reshuffle keenam, 1 Oktober 2026, Prabowo mengganti Purbaya dengan Suahasil Nazara untuk mengisi posisi Menteri Keuangan hingga akhir masa pemerintahan 2024–2029.
Menanggapi dinamika tersebut, Shinta menegaskan, dunia usaha membutuhkan kesinambungan kebijakan agar perubahan pejabat tidak menghambat aktivitas ekonomi dan investasi.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah dalam menjaga prospek ekonomi 2027 sangat bergantung pada kemampuan menerjemahkan agenda kebijakan menjadi langkah nyata yang konsisten.
“Karena itu, bagi dunia usaha, faktor yang paling menentukan memasuki 2027 adalah seberapa cepat pemerintah dapat menerjemahkan agenda kebijakan menjadi implementasi yang konsisten dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha,” tutur Shinta.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas makroekonomi yang disertai penguatan sektor riil, perbaikan iklim investasi, serta peningkatan daya saing industri.
“Jika stabilitas makroekonomi dapat terus dijaga bersamaan dengan penguatan sektor riil, perbaikan iklim investasi, dan peningkatan daya saing industri, maka ruang untuk investasi dan ekspansi usaha akan tetap terbuka,” ujarnya.
Shinta menambahkan, kepastian kebijakan menjadi pertimbangan utama perusahaan dalam mengambil keputusan investasi dan ekspansi yang umumnya berorientasi jangka menengah hingga panjang.
“Pada akhirnya, dunia usaha membutuhkan satu hal yang sangat mendasar: policy certainty dan execution certainty. Pergantian pejabat tidak seharusnya menghentikan momentum,” ucap Shinta.
Dengan demikian, konsistensi kebijakan dan kepastian pelaksanaan program pemerintah menjadi perhatian dunia usaha dalam menghadapi 2027, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global dan kebutuhan untuk memperkuat industri nasional. (*/Mhu).
