Kantamedia.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama sejumlah pemangku kepentingan mencanangkan Bulan Dana Pensiun 2026 sebagai gerakan nasional untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mempersiapkan dana pensiun sejak dini.
Pencanangan berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (6/9/2026), dan dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli serta sejumlah pejabat dan perwakilan penyelenggara program pensiun.
Kegiatan serupa juga dilaksanakan secara bersamaan di Bandung dan Semarang. Gerakan tersebut diinisiasi OJK bersama BPJS Ketenagakerjaan, PT TASPEN (Persero), PT ASABRI (Persero), Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK), dan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI).
Friderica mengatakan, peningkatan literasi dan inklusi dana pensiun perlu diarahkan pada upaya membangun ketahanan finansial masyarakat ketika memasuki masa pensiun.
“Tapi ini tentunya PR-nya adalah enggak cuma membesarkan dana kelolaan dana pensiun, tapi meningkatkan kepesertaannya,” kata Friderica.
Menurutnya, perubahan pola pekerjaan masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Semakin banyak masyarakat bekerja secara mandiri maupun di sektor informal, sehingga perlu ada upaya memperluas kepesertaan program dana pensiun.
“Ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat pensiun itu diperlukan sinergi dan kolaborasi antara semua pihak. Dalam hal ini OJK, kemudian dari industrinya, dari Menteri Ketenagakerjaan, Menteri PAN-RB dan semuanya. Jadi ini harus kita kerjakan bersama, tapi yang utama adalah kemauan dari masyarakat semua,” ujarnya.
Replacement Ratio Perlu Diperkuat
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan penguatan sistem dana pensiun membutuhkan peningkatan replacement ratio, yaitu rasio penggantian pendapatan yang diterima seseorang setelah pensiun dibandingkan penghasilan sebelum pensiun.
Menurutnya, peningkatan rasio tersebut tidak dapat hanya mengandalkan satu program atau lembaga. Diperlukan sinergi antara program pensiun wajib, program bagi ASN serta anggota TNI dan Polri, dan program pensiun sukarela melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
“Perluasan kepesertaan, kecukupan dan kesinambungan iuran, serta pengelolaan investasi yang prudent harus dilakukan secara bersama-sama,” kata Ogi.
Ia menilai persiapan pensiun semakin penting karena masyarakat tetap menghadapi kebutuhan biaya hidup setelah tidak lagi bekerja, termasuk biaya kesehatan, perawatan jangka panjang, tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari.
Kondisi tersebut semakin relevan dengan perubahan struktur demografi Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan Indonesia telah memasuki fase ageing population sejak 2021, dengan sekitar satu dari sepuluh penduduk merupakan lanjut usia.
Pekerja Informal Jadi Perhatian
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan dukungan terhadap Bulan Dana Pensiun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial dan mempersiapkan tenaga kerja menghadapi perubahan demografi.
“Sekarang kita ada bonus demografi dan tidak berapa lama lagi kita akan menuju kepada aging population. Semakin banyak orang yang berada di usia bukan lagi usia kerja, sesudah pasca usia kerja. Dan tentu kita menginginkan bahwa mereka bisa tetap berkarya,” kata Yassierli.
Ia menyebut Indonesia memiliki sekitar 155 juta angkatan kerja, dengan sekitar 60 persen berada di sektor informal. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam memperluas kepesertaan program perlindungan sosial, termasuk persiapan dana pensiun.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengingatkan persiapan masa purnabakti perlu dilakukan sejak seseorang masih aktif bekerja.
“Masa persiapan yang baik tidak dipersiapkan ketika kita itu akan berhenti bekerja, tapi sejak mulai bekerja,” ujarnya.
104 Kegiatan Digelar Selama September
Selama pelaksanaan Bulan Dana Pensiun 2026, penyelenggara program pensiun akan menggelar lebih dari 104 kegiatan literasi dan inklusi di berbagai daerah.
Kegiatan tersebut mencakup edukasi, seminar, webinar, konsultasi perencanaan pensiun, kampanye digital serta program perluasan kepesertaan yang menyasar pekerja formal dan informal, ASN, anggota TNI dan Polri, pelaku UMKM, perempuan, generasi muda dan kelompok masyarakat lainnya.
Friderica menyebut tingkat literasi keuangan nasional telah mencapai sekitar 69 persen, sedangkan inklusi keuangan sekitar 93 persen. Namun, khusus dana pensiun, tingkat literasinya masih berada di kisaran 22 persen.
Menurutnya, tantangan berikutnya bukan hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat, tetapi mendorong pengetahuan tersebut menjadi tindakan nyata dalam mempersiapkan masa pensiun.
Melalui Bulan Dana Pensiun 2026, OJK mengajak masyarakat memahami manfaat program pensiun, menghitung kebutuhan pendapatan hari tua, menyisihkan penghasilan sejak dini serta memilih program pensiun yang legal dan sesuai kebutuhan.
OJK bersama para pemangku kepentingan juga mendorong terbentuknya ekosistem pensiun nasionalyang inklusif, sehat, terpercaya dan berkelanjutan. (Mhu).
