“Kondisi kritis ini karena Transfer ke Daerah kita berkurang cukup besar, hampir Rp240 miliar–Rp246 miliar. Jadi nanti tahun depan ya kita jalan sajalah, namanya roda pemerintahan tetap berputar. Kita akan berjalan sama seperti daerah-daerah lain juga,” ujar Tony saat ditemui di sela pembahasan jadwal Panmus DPRD, Senin (3/11/2025).
Ia menjelaskan, penurunan anggaran tersebut akan berdampak pada kegiatan pembangunan fisik yang bersifat infrastruktur. Namun, pemerintah daerah tetap akan memprioritaskan sektor-sektor esensial seperti pendidikan dan kesehatan.
“Kalau berkurang Rp240 miliar, otomatis kegiatan infrastruktur barangkali sudah tidak ada lagi. Tapi pelayanan dasar tetap jalan, seperti BPJS, pendidikan, dan kesehatan. Kita jalankan seoptimal mungkin dengan anggaran yang tersedia,” jelasnya.
Terkait penghematan, Sekda menyebut pemangkasan akan difokuskan pada kegiatan yang dinilai tidak prioritas.
“Yang tidak penting-penting itu bisa kita kurangi, seperti perjalanan dinas, rapat, atau bimtek yang tidak perlu. Jadi anggaran bisa dialihkan untuk hal yang benar-benar penting bagi masyarakat,” tuturnya.
Sementara untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Sekda menyebutkan bahwa kebijakan tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“TPP sementara kita pertahankan. Tapi kalau nanti keuangan belum membaik di tahun 2026, mau tidak mau akan ada penyesuaian. Meski begitu, jangan sampai pelayanan dasar masyarakat tidak terlayani,” tegasnya.
Sekda menambahkan, pemerintah daerah tetap menjadwalkan pembahasan APBD Induk 2026 pada minggu kedua bulan November 2025. Pembahasan tersebut akan menjadi momentum penting dalam menentukan arah kebijakan belanja daerah agar tetap seimbang antara efisiensi dan keberlanjutan pelayanan publik. (arw/*)
