Palangka Raya, Kantamedia.com — Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan sikap tegas Pemerintah Provinsi terhadap kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajak daerah. Pernyataan ini disampaikan menanggapi informasi adanya perusahaan di Kalteng yang dinilai sulit ditagih kewajiban pajaknya dengan dugaan pengaruh kepemilikan oleh seorang elite nasional.
Dalam keterangannya Jumat (21/11/2025), Agustiar menegaskan dirinya tidak memiliki beban moral maupun tekanan dari pihak manapun dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Saya berdiri, saya maju begini artinya untuk pembiayaan dan sebagainya saya gak ada beban moral dengan siapapun. Saya sekali lagi adalah Gubernur Kalteng,” tegasnya.
Agustiar menekankan seluruh perusahaan di Kalimantan Tengah wajib menaati ketentuan perundang-undangan tanpa pengecualian. “Yang tidak mau bayar, ya ada APH. Kami tegas, tidak pandang bulu siapapun dia,” ujarnya. Ia menambahkan, sejak masa pemerintahannya, Pemprov Kalteng mengubah pola komunikasi dengan perusahaan. Jika sebelumnya hanya manajer atau asisten yang hadir, kini diminta agar direktur utama datang langsung.
“Kalau manajer, kami pastikan pulang—kecuali punya kompetensi. Sekarang rata-rata direkturnya yang datang,” ungkap Agustiar. Langkah ini disebut sebagai penegasan bahwa Kalteng memerlukan investasi berkomitmen, bukan sekadar hadir tanpa kepatuhan.
Gubernur juga menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas bagi perusahaan yang melanggar. “Tidak taat dengan peraturan… ya baik hengkang saja dari Kalimantan Tengah ini,” ujarnya lantang. Ia menekankan perusahaan wajib menandatangani fakta integritas sebagai komitmen menjalankan kewajiban. “Kalau mereka ingkar, nanti berhadapan. Saya nggak ada takutnya untuk itu,” tambahnya.
Agustiar meminta dukungan masyarakat agar penegakan aturan tidak dipersepsikan sebagai tindakan sepihak. “Saya minta doa restu… jangan diadu saya sendiri,” katanya. (Daw).
