Palangka Raya, Kantamedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 akan mengalami penurunan signifikan hingga sekitar 47 persen. Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, Leonard S. Ampung, usai Rapat Koordinasi Teknis Riset dan Inovasi Daerah, Kamis (13/11/2025).
Leonard menjelaskan kondisi fiskal nasional berdampak langsung pada kemampuan belanja daerah. Karena itu, efisiensi harus dilakukan menyeluruh di seluruh perangkat daerah. “Kalau ada pemotongan, itu hal biasa. Kondisi fiskal kita seperti ini memang menuntut kita berpikir lebih keras,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 harus berbasis prioritas. Pemerintah tidak boleh lagi menjalankan program yang tidak berdampak langsung pada masyarakat. “Yang penting adalah skala prioritas, bahkan prioritas di atas prioritas,” tegasnya.
Leonard menyebutkan anggaran tahun ini meningkat dari Rp8,3 triliun menjadi Rp10,2 triliun, namun tahun depan diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp5,3 triliun. “Jadi kira-kira sekitar 47 persen,” ucapnya.
Menurutnya, penurunan anggaran menuntut OPD bekerja lebih produktif dan terukur. Setiap rupiah harus dipastikan memberi manfaat ekonomi dan sosial nyata bagi masyarakat. Sektor wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar tetap diprioritaskan, meski penyesuaian tidak dapat dihindari. OPD juga diminta tidak mengusulkan kegiatan seremonial atau yang minim dampak.
Leonard menekankan efisiensi harus dibarengi inovasi. Pemerintah tidak ingin pelayanan dasar terganggu akibat pemotongan anggaran. Kreativitas dan kolaborasi lintas instansi, menurutnya, akan menentukan keberhasilan pembangunan tahun 2026. (Daw).
