Palangka Raya, Kantamedia.com — Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, menegaskan bahwa tekanan fiskal akibat berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat mendorong Pemprov Kalteng untuk melakukan efisiensi anggaran secara menyeluruh. Salah satu opsi yang disebutnya adalah evaluasi terhadap besaran tunjangan anggota DPRD.
“Kalau berlebihan, tentu bisa jadi bahan pertimbangan, tapi bukan keharusan. Kita bicara seloros saja, sesuai kondisi fiskal,” ujar Edy, Senin (15/9/2025).
Ia menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng mengalami penurunan signifikan, dari Rp10,2 triliun menjadi Rp7,9 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya transfer pusat, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam situasi tersebut, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Inspektorat juga melakukan evaluasi terus. Jadi, kita menyesuaikan dengan kondisi riil fiskal,” tambahnya.
Edy juga menyinggung proyeksi anggaran tahun 2026 yang akan menjadi penentu arah pembangunan. Salah satu program prioritas yang direncanakan adalah peluncuran Kartu Huma Betang, yang mencakup sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Ia menekankan pentingnya penyusunan anggaran yang cermat dan berbasis sumber daya lokal.
Dalam konteks efisiensi, tunjangan DPRD disebut sebagai salah satu komponen yang bisa dievaluasi, meski bukan prioritas utama. Pemerintah berharap agar transfer ke daerah dari pusat dapat kembali normal, sehingga program pembangunan dan pelayanan publik bisa berjalan optimal.
“Harapannya TKD kembali sejak awal, sehingga kita bisa melaksanakan program dengan baik,” pungkas Edy. (Daw).
