PALANGKA RAYA, kantamedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (30/7/2026). Rakor tersebut membahas penguatan kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026.
Rapat dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kepala BNPB RI Suharyanto. Kegiatan ini menjadi forum evaluasi perkembangan Karhutla di sejumlah daerah sekaligus menyusun langkah strategis untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran.
Dalam arahannya, Agustiar Sabran mengatakan curah hujan yang masih terjadi pada akhir Juli harus dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat kesiapan seluruh unsur Satuan Tugas (Satgas) Karhutla. Menurutnya, Kalimantan Tengah telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla hingga 31 Oktober 2026 sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau.
“Hujan yang turun saat ini merupakan jeda yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memantapkan kesiapsiagaan Satgas. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus dan September, bahkan dapat berlanjut hingga November,” ujar Agustiar.
Gubernur juga meminta seluruh bupati dan wali kota di Kalimantan Tengah tidak ragu menetapkan Status Siaga Darurat apabila kondisi di wilayah masing-masing membutuhkan penanganan cepat. Ia menegaskan pemerintah daerah dapat segera memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung kebutuhan operasional pemadaman, logistik, bahan bakar, hingga personel, dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam Rakor tersebut, sejumlah kepala daerah turut memaparkan kondisi terkini di wilayah masing-masing. Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin melaporkan titik api masih terkonsentrasi di Kelurahan Panarung. Dari 126 titik api yang terpantau, tim gabungan menghadapi kendala terbatasnya sumber air sehingga proses pemadaman belum optimal. Pemerintah Kota Palangka Raya pun berencana mengalokasikan anggaran melalui APBD Perubahan untuk mendukung operasional penanganan Karhutla.
Sementara itu, Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifai menyampaikan kebakaran di kawasan Tumbang Nusa telah melanda sekitar 140 hektare lahan gambut. Selain kondisi sumur bor yang mulai mengering, ia juga mengusulkan bantuan pembangunan embung penampung air dan pengembangan jaringan kanal sebagai langkah mitigasi jangka panjang. Ia turut mengapresiasi dukungan personel TNI dan Polri yang terlibat dalam penanganan kebakaran di lapangan.
Menanggapi berbagai laporan tersebut, Agustiar Sabran mengajukan sejumlah permohonan dukungan kepada BNPB, antara lain kelanjutan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), penambahan helikopter water bombing untuk wilayah selatan Kalimantan Tengah, bantuan sarana dan prasarana darat, serta pencairan Dana Siap Pakai (DSP). Di sisi lain, ia juga menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan secara sengaja sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala BNPB RI Suharyanto memastikan pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap penanganan Karhutla di Kalimantan Tengah. Menurutnya, BNPB akan terus membantu pemerintah daerah melalui penyediaan logistik, dukungan operasional, hingga pendanaan sesuai kebutuhan di lapangan agar penanganan Karhutla berjalan optimal dan mampu mencegah meluasnya dampak kabut asap.
Rakor tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden, kepala perangkat daerah, serta perwakilan instansi vertikal terkait. (daw)
