PALANGKA RAYA, kantamedia.com – Rencana pemerintah menjadikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai penyalur barang bersubsidi mendapat perhatian dari DPRD Kalimantan Tengah. Selain mendukung penguatan peran koperasi, DPRD mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mematikan usaha pangkalan, toko kelontong, maupun UMKM yang selama ini menjadi bagian dari rantai distribusi.
Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono, mengatakan koperasi merupakan salah satu pilar penting perekonomian nasional bersama BUMN dan sektor swasta. Menurutnya, program pemerintah tersebut layak didukung selama dikelola dengan baik dan mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
“Pada prinsipnya koperasi merupakan salah satu penyangga perekonomian Indonesia bersama BUMN dan sektor swasta. Selama ini koperasi belum berkembang secara optimal. Karena itu, kalau ada program pemerintah yang mendorong koperasi menjadi saluran distribusi barang bersubsidi, tentu saja bisa kita dukung, selama program tersebut benar-benar dapat dikelola dengan baik dan manfaatnya sampai kepada masyarakat,” ujarnya, Senin (27/7/2026).
Meski demikian, ia menilai pemerintah juga harus memperhatikan nasib pangkalan dan pelaku usaha kecil yang selama ini menggantungkan penghasilan dari penjualan barang bersubsidi. Menurutnya, perubahan pola distribusi jangan sampai mengurangi ruang usaha masyarakat.
Purdiono menegaskan persoalan utama bukan semata-mata siapa yang menyalurkan barang subsidi, melainkan bagaimana kebijakan tersebut mampu menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan daya beli masyarakat.
“Kalau daya beli masyarakat tidak menguat, apa pun yang dikelola oleh koperasi tentu tidak akan memberikan pengaruh yang besar terhadap perekonomian masyarakat di daerah,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat kemampuan fiskal Kalimantan Tengah. Menurutnya, pemerintah perlu mendorong hilirisasi sumber daya alam di daerah agar perputaran ekonomi tidak hanya bergantung pada penjualan bahan mentah, sekaligus memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih optimal bagi daerah penghasil.
Selain itu, Purdiono meminta pemerintah mengantisipasi dampak kebijakan terhadap toko kelontong dan UMKM. Ia mencontohkan sejumlah pelaku usaha kecil yang terdampak perubahan pola usaha akibat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga kondisi serupa jangan sampai terulang dalam implementasi Koperasi Merah Putih.
“Kalau kemudian seluruh barang subsidi hanya disalurkan melalui Koperasi Merah Putih, otomatis ada kekhawatiran usaha-usaha kecil yang selama ini sudah berjalan akan mengalami penurunan omzet dan bahkan bisa terancam,” ujarnya.
Karena itu, ia berharap pemerintah membangun pola kemitraan antara Koperasi Merah Putih dengan UMKM, toko kelontong, pangkalan, dan pelaku usaha kecil lainnya. Menurutnya, koperasi tidak boleh berjalan sendiri, tetapi harus menjadi penggerak ekonomi yang melibatkan seluruh pelaku usaha di daerah.
“Yang kita harapkan adalah adanya kolaborasi antara koperasi, UMKM, toko kelontong, pangkalan, dan pelaku usaha kecil lainnya, sehingga kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat,” pungkasnya. (daw)
