KUALA KAPUAS, kantamedia. com– Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, melakukan kunjungan kerja sekaligus silaturahmi ke Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Jumat (31/7/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta isu-isu strategis di Kalimantan.
Kegiatan yang berlangsung di Hall Rumah Jabatan Bupati Kapuas itu dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Wakil Gubernur Edy Pratowo, Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno, Wakil Bupati Kapuas Dodo, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I. Sangkai, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran TNI-Polri, kepala perangkat daerah, serta para bupati dan wakil bupati se-Kalimantan Tengah.
Dalam arahannya, Djamari Chaniago menegaskan Kalimantan memiliki posisi strategis sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), sekaligus kawasan penting dalam mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, dan pelestarian lingkungan. Karena itu, berbagai persoalan seperti Karhutla, pertambangan tanpa izin, pembalakan liar (illegal logging), hingga konflik agraria harus ditangani secara terpadu melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan.
“Kalimantan memiliki posisi yang sangat strategis. Karena itu, penanganan Karhutla, pemberantasan pertambangan tanpa izin, illegal logging, penyelesaian konflik agraria, hingga penguatan koordinasi lintas sektor harus terus ditingkatkan melalui sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, TNI, Polri, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat,” ujar Djamari.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Republik Indonesia mengedepankan pendekatan President of Solutions, yakni penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat secara cepat, tepat, dan terukur melalui berbagai program prioritas nasional.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran memaparkan besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki daerahnya, mulai dari sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan hingga pertambangan. Menurutnya, potensi tersebut menjadi modal penting untuk mendukung program ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional.
Namun demikian, Agustiar menekankan bahwa berbagai tantangan seperti Karhutla, pertambangan tanpa izin, pembalakan liar, dan konflik agraria harus dihadapi secara bersama melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, serta masyarakat.
“Kalimantan Tengah memiliki potensi yang besar untuk mendukung program strategis nasional. Namun tantangan seperti Karhutla, pertambangan tanpa izin, illegal logging, dan konflik agraria harus ditangani bersama melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau. Pemkab juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Karhutla hingga tingkat kecamatan dan desa, menerbitkan surat edaran kepada camat, lurah, kepala desa, dan perusahaan, serta mengintensifkan patroli terpadu, sosialisasi pencegahan, apel siaga, rapat koordinasi lintas instansi, hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengimbau perusahaan perkebunan, pertambangan, hutan tanaman industri (HTI), dan pemegang hak pengusahaan hutan (HPH) untuk berperan aktif mencegah kebakaran di wilayah operasional masing-masing.
Melalui kunjungan kerja tersebut, pemerintah berharap koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam mengendalikan Karhutla, menjaga stabilitas keamanan daerah, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah. (daw)
