Palangka Raya, Kantamedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan perlunya perbaikan menyeluruh dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di tingkat kabupaten dan kota. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Herson B. Aden, menyebut bahwa persoalan layanan air bersih lebih banyak berasal dari manajemen operator, bukan dari dinas teknis.
“Masalahnya, air minum itu bukan di dinas. Dinas hanya membuat instalasinya. Pengelolaannya melalui PDAM atau pemerintah kabupaten dan kota,” ujarnya, Rabu (5/11/2025).
Herson menjelaskan bahwa sebagian besar PDAM masih bergantung pada penyertaan modal dari pemerintah daerah. Padahal sebagai badan usaha milik daerah, PDAM seharusnya mampu menopang biaya operasional secara mandiri. “Kalau badan usaha, harusnya bisa menghasilkan minimal untuk operasionalnya sendiri,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap kinerja PDAM oleh pemerintah kabupaten/kota agar pengelolaan air bersih tidak terus menjadi beban anggaran. “Ini perlu adanya satu evaluasi terhadap operasional PDAM itu sendiri di tingkat kabupaten dan kota,” katanya.
Selain itu, tingkat kepatuhan pelanggan dalam membayar tagihan juga menjadi tantangan yang memengaruhi stabilitas keuangan PDAM. “Masalahnya seperti ketaatan pelanggan dalam memenuhi kewajibannya membayar dan lain-lain,” jelas Herson.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa air minum tetap memiliki fungsi sosial yang harus dijaga. Layanan air bersih tidak boleh berhenti meskipun kondisi finansial perusahaan belum optimal. “Karena yang namanya air minum ini kerangka sosialnya tetap ada, maka kita tetap harus memberikan layanan air bersih kepada masyarakat,” tambahnya.
Menurut Herson, indikator sehat atau tidaknya PDAM dapat dilihat dari kemampuan perusahaan bertahan tanpa penyertaan modal. Jika penyertaan modal terus menurun, berarti PDAM semakin mandiri. “Kalau sudah sehat, berarti dia bisa menghidupi dirinya sendiri,” tutupnya. (daw).
