Palangka Raya, Kantamedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan pentingnya konsolidasi data dan penguatan koordinasi lintas sektor dalam penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penegasan ini disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Herson B. Aden, saat membuka Rapat Konsultasi Regional PDRB (Rakonreg PDRB) Tahun 2025 di Aula Bapperida Kalteng, Selasa (11/11/2025).
Herson menyebut, PDRB merupakan indikator fundamental yang menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. Ia meminta seluruh instansi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota memiliki pemahaman yang sama serta menyajikan data ekonomi yang valid. “Pemahaman yang baik tentang PDRB sangat penting. Setiap komponen di dalamnya menggambarkan kondisi perekonomian daerah dan menjadi dasar pengambilan keputusan pembangunan,” ujarnya.
Ia mengapresiasi kehadiran BPS RI, Bappenas, Kemendagri, dan perangkat daerah dari kabupaten/kota. Menurutnya, Rakonreg PDRB menjadi momentum penting untuk memastikan data ekonomi akurat dan sinkron antarinstansi, sehingga perencanaan pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Herson juga memaparkan tren pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah yang menunjukkan peningkatan. Pada 2023, pertumbuhan ekonomi tercatat 4,14 persen, naik menjadi 4,46 persen pada 2024, dan diproyeksikan mencapai 5,38 persen pada 2025. Sektor pertambangan, pertanian, industri pengolahan, dan konstruksi disebut sebagai penopang utama.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan ruang fiskal, kewajiban pemenuhan standar layanan minimal, serta dinamika ekonomi nasional dan global. Pemprov Kalteng mendorong pembangunan yang efisien, terukur, dan berorientasi pada pemerataan antarwilayah. “Kita perlu menjaga keseimbangan antara ambisi pembangunan dan kapasitas fiskal yang ada, agar program kita tetap realistis dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya transformasi ekonomi melalui hilirisasi dan penguatan sektor rakyat. Pengolahan komoditas pertanian, seperti gabah di wilayah selatan dan barat, diarahkan menjadi produk bernilai tambah. Ekonomi hijau, pemberdayaan UMKM, dan inovasi sektor kreatif turut menjadi prioritas pembangunan.
Dalam arahannya, Herson meminta pemerintah kabupaten/kota segera menyelesaikan pembentukan Badan Pengelola Data Daerah yang belum rampung. Ia juga menekankan pentingnya rapat koordinasi PPID dan percepatan pengadaan barang dan jasa agar seluruh paket pekerjaan siap kontrak pada Desember 2025 dan mulai berjalan pada minggu kedua Januari 2026.
“Melalui Rakonreg PDRB ini, kita ingin memperbaiki kualitas data statistik dan memperkuat sinergi pembangunan agar pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah semakin tangguh, inklusif, dan berkelanjutan,” tutup Herson.
Acara dilanjutkan dengan diskusi teknis bersama BPS dan kementerian terkait mengenai penyelarasan metodologi dan kebutuhan data makroekonomi daerah. (Daw).
