Palangka Raya, Kantamedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan tanpa kendala berarti di lapangan. Hal ini ditegaskan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Herson B. Aden, usai menghadiri FGD Mekanisme Pemantauan Program MBG bersama kementerian dan lembaga pusat, Senin, (17/11/2025).
Menurut Herson, hambatan utama bukan pada teknis pelaksanaan, melainkan luasnya wilayah dan kondisi geografis yang membuat standar biaya operasional perlu disesuaikan, khususnya untuk daerah kategori 3T. Pemerintah pusat telah menyepakati pemberian kelonggaran syarat terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terpencil agar masyarakat pedalaman tetap menerima layanan MBG secara optimal. Ia berharap kebijakan ini mendorong percepatan pelaksanaan sehingga 80 persen target pusat dapat terpenuhi pada akhir tahun.
Meski begitu, pola pengawasan dari pemerintah provinsi dilakukan secara berjenjang melalui laporan kabupaten/kota. “Kalau pemprov turun sampai ke desa akan sulit, jadi kita monitor berjenjang saja. Laporannya nanti yang kita tindaklanjuti,” ujarnya.
Herson mengakui isu kualitas makanan masih muncul di sejumlah daerah, meski sebagian besar kasus terjadi beberapa waktu lalu dan telah ditangani. Untuk laporan terbaru, pemerintah meminta agar penyebabnya ditelusuri agar tidak terulang kembali. “Ya dicari penyebabnya, agar tidak terjadi lagi,” tegasnya.
Ia menekankan stabilitas pelaksanaan MBG bergantung pada kerja lintas sektor. Pengawasan dilakukan bersama Dinas Kesehatan, BPOM, Dinas Pendidikan, dan perangkat daerah lain. Pemprov Kalteng juga mengandalkan Satgas MBG di tingkat provinsi hingga kabupaten yang menjadi mitra Badan Gizi Nasional (BGN). “Tugasnya kolaborasi dengan BGN dalam rangka memantau, men-support, dan memastikan pelaksanaan program berjalan baik,” jelasnya.
Namun koordinasi dengan BGN dinilai belum maksimal karena belum adanya kantor perwakilan di Kalimantan Tengah. Selama ini komunikasi dilakukan melalui pusat sehingga beberapa proses membutuhkan waktu panjang. Herson berharap BGN segera membuka kantor perwakilan di daerah agar koordinasi lebih cepat dan respons kebijakan lebih efektif. (Daw).
