Kantamedia.com – Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyerukan agar militer Israel menggelar operasi perang di Tepi Barat yang diduduki, sebagaimana yang dilakukan di Gaza. Seruan itu ia sampaikan dalam wawancara dengan Ynet News yang terbit pada Minggu (28/9/2026).
Dalam wawancara tersebut, Smotrich menyebut Tepi Barat dengan istilah dalam Alkitab, yakni Yudea dan Samaria. Menurut dia, Israel perlu “berperang di Yudea dan Samaria, melakukan di sana apa yang telah kami lakukan di Gaza, serta membubarkan Otoritas Palestina, yang merupakan otoritas teror”.
Pernyataan itu muncul ketika ia ditanya soal langkah yang harus ditempuh Israel untuk menghadapi meningkatnya ketegangan keamanan di Tepi Barat.
“Kita harus menyampaikan kepada pasukan Israel bahwa, seperti halnya Hamas di Gaza yang telah mereka lumpuhkan, tidak boleh ada lagi infrastruktur teror di Yudea dan Samaria,” kata Smotrich, seperti dilaporkan Al Jazeera. Ia menambahkan, “Tidak boleh ada teroris, senjata, maupun terowongan.”
Kekerasan Pemukim Meningkat
Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mencatat lebih dari 1.330 serangan terkait pemukim terhadap warga Palestina di Tepi Barat sejak Januari hingga akhir Juli. Rata-rata terjadi enam serangan per hari, angka tertinggi dalam sekitar 20 tahun terakhir.
Kelompok pemukim, yang kerap mendapat dukungan atau perlindungan dari tentara Israel, menyerang warga Palestina dengan berbagai cara. Bentuknya mulai dari penembakan dan pengepungan rumah hingga kekerasan massal terhadap komunitas Palestina, yang oleh sejumlah pakar disebut sebagai “pogrom”.
Kelompok hak asasi manusia juga mengingatkan bahwa makin banyak pemukim dibekali senjata militer dan mengenakan seragam militer saat menyerang. Akibatnya, batas antara pemukim dan tentara Israel kian sulit dibedakan.
Reaksi Palestina
Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina, dalam pernyataan pada Minggu, menilai komentar Smotrich sejalan dengan kebijakan pemerintah Israel. Kebijakan itu, menurut mereka, mencakup pembunuhan dan pengusiran warga Palestina, perluasan permukiman ilegal, penyitaan tanah, serta upaya aneksasi secara paksa.
Kementerian tersebut juga memperingatkan bahwa sikap diam masyarakat internasional terhadap pernyataan dan kebijakan Israel yang dinilai provokatif dapat mendorong pemerintah Israel terus melanjutkan rencananya. Kondisi itu dikhawatirkan memperbesar risiko meningkatnya ketegangan dan ketidakstabilan di kawasan.
Pembatasan Sukkot dan Situasi di Al-Aqsa
Pernyataan Smotrich muncul saat otoritas Israel memberlakukan pembatasan ketat di seluruh Tepi Barat dengan alasan perayaan hari raya Yahudi Sukkot. Pembatasan pergerakan warga Palestina itu dijadwalkan berlangsung hingga 3 Oktober.
Pada hari yang sama, situasi memanas di Yerusalem Timur yang diduduki. Ratusan warga Israel memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa dengan pengawalan ketat polisi Israel. Kantor berita Palestina, Wafa, melaporkan bahwa mereka masuk melalui Gerbang Maroko dan melakukan ritual Talmud. Selama kegiatan itu, pasukan Israel juga memperketat akses di sekitar Masjid Al-Aqsa dan kawasan Kota Tua Yerusalem. (*/pri)
