Tegas! Jokowi Sebut Daftar Pelanggaran Hukum Internasional oleh Israel Sudah Terlalu Panjang

Menlu Retno Walk Out saat Duta Besar Israel Bicara di DK PBB

Kantamedia.com atau menentang keras pernyataan Perdana Menteri (PM) Israel, Benyamin Netanyahu, mengenai tidak adanya masa depan bagi solusi dua negara atau two state solution dalam isu Israel-Palestina. Dia menegaskan pernyataan tersebut tak bisa diterima sama sekali.

“Pernyataan ini sama sekali tidak dapat diterima,” tegas Jokowi dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Jumat (26/1/2024).

Lebih lanjut, Jokowi juga mengutuk keras serangan Israel terhadap kamp pengungsi Khan Younis di Gaza. Serangan tersebut telah memakan banyak korban jiwa dan -luka.

“Sudah terlalu panjang daftar pelanggaran internasional yang dilakukan oleh Israel,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah menerima laporan dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang hadir dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB yang membahas mengenai isu Gaza. Dalam debat tersebut, Menlu Retno juga secara tegas menolak keras pernyataan PM Netanyahu.

“Sebelum berangkat ke New York, saya telah menyampaikan ke Menlu untuk terus membawa suara tegas Indonesia dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Harus tegas disampaikan,” ungkapnya.

Selain itu, Jokowi juga menegaskan bahwa Indonesia menolak masuknya setiap kapal Israel ke wilayah Indonesia.

“Sekali lagi saya menegaskan kembali pelabuhan-pelabuhan di Indonesia tidak akan digunakan untuk melayani kepentingan Israel,” jelas Jokowi.

3 Tuntutan Dukung Palestina di DK PBB

Sebelumnya, Indonesia menyatakan akan mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk terus mendukung Palestina. Pernyataan ini ditegaskan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi saat berbicara dalam Debat Terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DK PBB mengenai situasi di Timur Tengah, termasuk Palestina di New York, Amerika Serikat.

“Pada tanggal 18 Januari, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara terbuka menyatakan dia tidak akan membiarkan negara Palestina ada. Indonesia menolak keras pernyataan tersebut. Pernyataan itu tidak dapat diterima. Hal ini menegaskan tujuan akhir Israel untuk menghapus Palestina dari peta dunia,” ujar Menlu Retno, Selasa (23/1/2024).

Retno pun menekankan akankah DK PBB tinggal diam menghadapi niat tersebut? “Ancaman perang besar-besaran di Timur Tengah adalah bahaya yang nyata.”

Lebih lanjut Menlu Retno menekankan 3 hal yang menjadi tuntutan Indonesia terkait Israel-Palestina.

“Pertama, kami menuntut gencatan senjata segera dan permanen. Ini akan menjadi penentu segalanya. Yang paling penting, hal ini akan memberikan ruang untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza, memulai upaya rekonstruksi pascakonflik, dan proses solusi dua negara,” tutur Retno LP Marsudi.

Pada saat yang sama, menurut Menlu Retno, sangat penting mendukung pekerjaan koordinator senior kemanusiaan dan rekonstruksi PBB. Terutama, membuka jalan bagi pengiriman bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan jiwa ke Jalur Gaza.

“Kedua, Palestina harus segera diberikan keanggotaan penuh di PBB. Hal ini penting untuk memulai kerja yang adil dan seimbang dalam solusi dua negara dan menghentikan agresi brutal Israel,” Menlu RI menjelaskan.

“Dan ketiga, menghentikan aliran senjata ke Israel. Setiap senjata yang dikirim ke Israel dapat digunakan untuk membunuh warga sipil yang tidak bersalah,” ucap Menlu Retno, seraya menggarisbawahi Israel harus bertanggung jawab atas tindakannya, termasuk kekejaman di Jalur Gaza, karena tidak ada negara yang kebal hukum.”

Bukan hanya mengajukan 3 tuntutan. Menlu Retno bahkan walk out atau meninggalkan ruang saat Duta Besar atau Dubes Israel untuk PBB Gilad Erdan berbicara dalam Debat Terbuka III Dewan Keamanan PBB.

Debat Terbuka DK PBB yang membahas Palestina diwarnai adu argumen dari pihak-pihak yang bertikai, maupun keinginan tidak mengeskalasi konflik. (*/jnp)

Bagikan berita ini