Surat edaran tersebut sebelumnya mengatur kuota pembelian harian bagi kendaraan roda dua dan roda empat. Kebijakan itu kemudian memicu antrean panjang di sejumlah SPBU di Kota Palangka Raya.
Namun, polemik semakin berkembang setelah Wali Kota Palangka Raya melalui sejumlah pemberitaan media mengaku tidak pernah menandatangani surat edaran tersebut.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum DPD GMNI Kalimantan Tengah, Satria Bintang Erja Hamadani, menilai persoalan tersebut menjadi pertanyaan besar terkait tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
“Ini menjadi pertanyaan besar terkait kinerja Wali Kota Palangka Raya. Sekelas wali kota sampai bisa dipalsukan tanda tangan online-nya, itu sangat tidak masuk akal,” ujar Bintang, kemarin.
Menurutnya, apabila benar tanda tangan digital dalam surat edaran tersebut dipalsukan, maka aparat terkait harus segera melakukan penyelidikan secara serius.
“Kami paham bahwa tanda tangan itu melalui QR Code dan kemungkinan memang bisa dipalsukan. Namun kalau benar dipalsukan, harus segera diselidiki dan jangan hanya diam saja, karena dampak dari surat edaran itu sangat signifikan,” katanya.
Bintang menilai dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut tidak hanya menyebabkan antrean panjang di SPBU, tetapi juga memicu persoalan baru di tengah masyarakat.
“Salah satu dampaknya adalah antrean yang membludak di seluruh SPBU di Kota Palangka Raya,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti maraknya praktik percaloan BBM yang dinilai semakin merugikan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.
“Hal tersebut juga berdampak pada banyaknya calo BBM yang menaikkan harga BBM secara tidak wajar dan itu sangat mencekik masyarakat menengah ke bawah,” tutup Bintang. (Rik)
