PALANGKA RAYA, kantamedia.com – Pemerintah Kota Palangka Raya belum mengambil langkah subsidi harga cabai meski komoditas tersebut masih berada pada level tinggi. Perhitungan kebutuhan anggaran menjadi pertimbangan karena konsumsi cabai di Kota Palangka Raya mencapai sekitar 2-3 ton per hari.
Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya, Yusianto, mengatakan wacana subsidi sempat muncul ketika harga cabai melonjak. Namun, besarnya kebutuhan anggaran membuat kebijakan tersebut perlu dihitung secara matang.
Ia memberikan simulasi apabila pemerintah ingin menekan harga cabai hingga Rp60 ribu per kilogram, sementara harga pasar berada di sekitar Rp110 ribu.
“Kalau harga normal saat ini Rp110 ribu, berarti terdapat selisih Rp50 ribu,” kata Yusianto, Kamis (24/9/2026).
Dengan kebutuhan minimum sekitar dua ton atau 2.000 kilogram per hari, selisih Rp50 ribu per kilogram berarti subsidi yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp100 juta per hari.
Angka tersebut membuat pemerintah perlu mempertimbangkan efektivitas kebijakan sebelum mengalokasikan anggaran.
“Jadi, apakah kebijakan tersebut bijak? Itu yang harus kita hitung. Bukan berarti pemerintah tidak mau memberikan subsidi, tetapi memang subsidi bukan langkah yang dilakukan dalam kondisi seperti sekarang,” ujarnya.
Untuk sementara, pemerintah memilih memperkuat sisi produksi dan distribusi. Salah satu program yang dilakukan Dinas Pertanian adalah pembagian bibit cabai kepada masyarakat.
Yusianto mengatakan program tersebut diarahkan agar masyarakat dapat memenuhi sebagian kebutuhan cabai dari pekarangan rumah.
“Kalau setiap rumah memiliki dua tanaman cabai saja, mereka tidak perlu membeli cabai untuk kebutuhan rumah tangga,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Sugiyanto mengatakan pemerintah masih melakukan pemantauan karena harga cabai mulai turun setelah pasokan kembali masuk.
Harga yang sempat mencapai Rp150 ribu kini berada di kisaran Rp95 ribu-Rp100 ribu per kilogram. Pemerintah baru akan mempertimbangkan intervensi apabila kembali terjadi lonjakan harga.
“Kalau sampai terjadi lonjakan, mau tidak mau nanti kita akan melakukan langkah intervensi, termasuk kemungkinan subsidi,” kata Sugiyanto.
Namun, selama harga terus bergerak turun dan pasokan mulai normal, pemerintah memilih melakukan pemantauan terlebih dahulu. (daw)
