Muara Teweh, Kantamedia.com – Kalangan legislatif menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran eksekutif guna menggodok penentuan lokasi strategis proyek pembangunan Jembatan Lahei. Langkah pengawasan ini dilakukan secara ketat demi memastikan infrastruktur penghubung tersebut dapat diakses secara optimal oleh masyarakat di dua wilayah, yakni Kecamatan Lahei dan Kecamatan Lahei Barat.
Pertemuan penting yang berlangsung di ruang rapat utama, Senin (18/5/2026) tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Mery Rukaini didampingi Wakil Ketua II Hj. Henny Rosgiaty Rusli, serta dihadiri oleh sejumlah anggota komisi terkait.
Dalam forum tersebut, tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama pihak konsultan memaparkan beberapa opsi titik koordinat rencana konstruksi. Menanggapi draf pemaparan tersebut, para legislator yang hadir secara bergantian memberikan masukan kritis agar penempatan jembatan benar-benar efisien dari segi anggaran dan fungsionalitas mobilisasi warga.
Melalui proses adu argumentasi yang dinamis serta penyelarasan basis data topografi, rapat lintas sektoral ini akhirnya menelurkan sejumlah poin kesimpulan dan rekomendasi tertulis yang mengikat. Salah satu keputusan krusialnya adalah perintah untuk memperluas cakupan analisis kelayakan fisik di lapangan.
“Berdasarkan kesepakatan bersama, tim pembuat kebijakan wajib memasukkan tambahan opsi lokasi alternatif dalam dokumen studi kelayakan (feasibility study), yakni yang membentang di area Desa Jangkang Baru dan Desa Luwe,” ungkap Mery Rukaini.
Lembaga DPRD Barito Utara memastikan bahwa kelanjutan pembahasan megaproyek infrastruktur ini akan segera dijadwalkan ulang melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus) dalam waktu dekat. Pengawalan ketat ini diharapkan mampu menghasilkan keputusan tata ruang yang adil dan akuntabel demi mendongkrak konektivitas serta roda perekonomian masyarakat pedalaman. (pri)
