Muara Teweh, Kantamedia.com – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mendapat sambutan hangat dari kalangan legislator. Prestasi ini dipandang sebagai bukti nyata bahwa tata kelola anggaran daerah semakin transparan, bersih, dan akuntabel.
Apresiasi tersebut salah satunya datang dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara, H. Taufik Nugraha. Ia menilai capaian ini membuktikan komitmen kuat eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan yang patuh pada regulasi.
“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bupati Barito Utara beserta seluruh jajaran pemerintah daerah atas keberhasilan mempertahankan opini WTP dari BPK RI. Capaian ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara baik dan bertanggung jawab,” tutur Taufik pada Sabtu (20/6/2026).
Laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan di Gedung BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah pada Jumat (19/6/2026) lalu tersebut tidak diraih secara instan. Menurut Taufik, hasil ini merupakan buah manis dari kerja keras kolektif seluruh instansi dalam membenahi sistem pelaporan keuangan dan memperketat pengawasan internal.
Kendati meraih predikat tertinggi, Taufik mengingatkan bahwa status WTP bukanlah titik akhir. Hasil evaluasi BPK ini harus dijadikan standar dasar untuk terus mengoptimalkan pelayanan publik di lapangan.
“Opini WTP harus menjadi dorongan untuk terus memperbaiki kinerja pemerintahan. Yang terpenting adalah bagaimana pengelolaan keuangan yang baik tersebut dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lainnya,” tegasnya.
Ia juga berharap sinergitas antara legislatif dan eksekutif terus terjaga kuat. Melalui fungsi pengawasan yang ketat, DPRD Barito Utara berkomitmen mengawal setiap rupiah APBD agar benar-benar produktif dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat luas. (pri)
