Muara Teweh, Kantamedia.com – Kalangan legislatif mendesak korporasi pertambangan untuk berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan dan menjamin kesejahteraan warga lokal setelah operasional perusahaan berakhir. Komitmen nyata tersebut menjadi fokus utama dalam agenda konsultasi publik Rencana Pasca-Tambang (RPT) PT Batubara Duaribu Abadi (BDA) yang digelar di Aula Setda Lantai I, Senin (27/4/2026).
Anggota Komisi III DPRD Barito Utara, H. Nurul Anwar, mengapresiasi respons cepat Pemerintah Kabupaten Barito Utara di bawah kepemimpinan Bupati H. Shalahuddin, yang diwakili Asisten II Setda Bahrum P. Girsang, dalam mengawal penyusunan dokumen RPT tersebut.
Meski demikian, politisi PKB ini mengingatkan agar regulasi pemulihan lingkungan ini tidak sekadar menjadi dokumen formalitas di atas kertas, melainkan harus diimplementasikan secara terukur di lapangan. “Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa rencana pasca-tambang benar-benar dilaksanakan secara nyata oleh perusahaan,” ujar Nurul Anwar, Selasa (28/4/2026).
Menurutnya, kontribusi besar sektor pertambangan terhadap perekonomian daerah wajib beriringan dengan tanggung jawab sosial yang adil. PT BDA diwajibkan melakukan reklamasi lahan bekas galian secara optimal agar kawasan tersebut kembali produktif dan dapat dimanfaatkan warga untuk sektor pertanian maupun kehutanan.
Nurul Anwar juga menggarisbawahi pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta pelibatan aktif masyarakat dari tahap perencanaan hingga eksekusi program. Perusahaan diminta tidak meninggalkan masalah baru bagi ruang hidup masyarakat setempat. Program pasca-tambang yang ideal dinilai harus menyentuh isu krusial seperti penurunan angka stunting, penguatan UMKM, dan pengembangan potensi desa.
“Kami di Komisi III DPRD Barito Utara akan terus mengawasi jalannya program ini secara ketat agar seluruh kewajiban perusahaan dijalankan sesuai regulasi. Kita ingin aktivitas industri ini meninggalkan warisan ekonomi dan lingkungan yang sehat bagi generasi mendatang,” pungkasnya. (pri)
