Muara Teweh, Kantamedia.com — Fraksi Aspirasi Rakyat di DPRD Barito Utara memberikan catatan krusial terkait tingginya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025. Pemerintah kabupaten setempat mendesak perbaikan mendasar pada alur penganggaran hingga percepatan proyek fisik demi efisiensi dana publik.
Teguran tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 di Muara Teweh, Kamis (30/7/2026). Juru bicara Fraksi Aspirasi Rakyat, Gun Sriwitanto, menegaskan bahwa fenomena besarnya dana sisa ini harus memicu pembenahan menyeluruh.
“Kami berharap besarnya SILPA menjadi momentum evaluasi menyeluruh agar setiap rupiah anggaran yang telah direncanakan benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat,” kata Gun Sriwitanto.
Selain menyoal daya serap anggaran, jajaran wakil rakyat dari DPRD Barito Utara ini mengimbau eksekutif menciptakan terobosan baru guna memicu kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemanfaatan aset secara modern, modernisasi sistem pajak digital, dan kemudahan izin investasi menjadi syarat mutlak perbaikan ekonomi lokal.
Fraksi ini juga menggarisbawahi pentingnya pengalokasian APBD pada sektor-sektor mendasar, meliputi perbaikan jalan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, penguatan UMKM, pertanian, perikanan, serta pembukaan lapangan kerja baru.
Terkait temuan pemeriksaan keuangan, pihak legislatif mengingatkan agar Pemkab tidak sebatas menggugurkan kewajiban administrasi atas rekomendasi BPK. Langkah perbaikan hendaknya dijadikan fondasi pembenahan tata kelola birokrasi yang transparan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Pemerintah daerah juga perlu memperkuat budaya kerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik, meningkatkan kualitas kinerja perangkat daerah, serta memastikan keberhasilan pembangunan diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat,” tegasnya. (pri)
