Muara Teweh, Kantamedia.com – Implementasi program pendidikan gratis di Kabupaten Barito Utara rawan salah sasaran jika tidak dibarengi dengan sistem pengawasan yang ketat dan transparan. Kalangan legislatif mendesak instansi teknis untuk memperkuat basis data penerima manfaat agar anggaran daerah tidak terbuang sia-sia.
Catatan kritis tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Barito Utara, Hj. Nety Herawati. Kendati mengapresiasi penuh kebijakan bupati terkait jaminan sekolah gratis hingga stimulus beasiswa ke jenjang perguruan tinggi, ia mengingatkan bahwa fakta di lapangan sering kali memperlihatkan ketimpangan distribusi.
“Wilayah pelosok menjadi area yang paling rentan terhadap risiko kegagalan program akibat kendala geografis dan minimnya informasi. Oleh sebab itu, akurasi data kemiskinan harus terus diperbarui agar tidak ada anak dari keluarga prasejahtera yang justru terlewat dari bantuan ini,” sebut Netty, Jumat (24/4/2026).
Disiplin etos kerja aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Pendidikan juga menjadi sorotan dewan. Sinergi yang kuat antara jajaran dinas, pihak sekolah, dan aparatur desa dinilai sebagai prasyarat mutlak agar program strategis ini dapat berjalan secara inklusif dan merata.
“Sistem kontrol di lapangan wajib diperkuat secara berkala. Kami di DPRD Barito Utara akan memaksimalkan fungsi pengawasan legislatif agar gagasan mulia ini tidak berhenti sebagai pemanis di atas kertas saja,” tegas legislator perempuan tersebut.
Lebih lanjut, Komisi I mendorong pemerintah daerah untuk segera membentuk tim evaluasi berkala. Langkah taktis ini diperlukan untuk memetakan hambatan administratif dan teknis yang sering kali menjadi ganjalan bagi anak-anak usia sekolah dalam mengakses hak pendidikan dasar mereka.
Melalui komitmen dan pembenahan tata kelola regulasi ini, program sekolah gratis diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan struktural. Ke depan, kebijakan ini ditargetkan menjadi motor penggerak utama dalam mendongkrak indeks pembangunan manusia di seluruh wilayah Barito Utara. (pri)
