Muara Teweh, Kantamedia.com – Anggota DPRD Barito Utara Hasrat menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah dan perusahaan menjadi kunci agar pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berjalan terpadu. Pernyataan itu ia sampaikan, Selasa (8/9/2026).
“Rakor seperti ini sangat penting karena penanggulangan karhutla tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Diperlukan kerja sama semua pihak, termasuk perusahaan yang memiliki wilayah kerja dan masyarakat di sekitar kawasan rawan kebakaran,” ujar Hasrat.
Hasrat berharap hasil koordinasi dengan pemerintah pusat segera ditindaklanjuti di daerah lewat langkah konkret, terutama upaya pencegahan sebelum api muncul.
Ia juga mendorong perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) turut aktif mencegah karhutla di wilayah masing-masing. Menurutnya, perusahaan perlu menyiapkan personel serta sarana dan prasarana pemadaman, sekaligus menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.
“Yang paling penting adalah pencegahan. Jangan sampai setelah terjadi kebakaran baru kita bergerak. Kesiapsiagaan harus dilakukan sejak dini sehingga potensi kebakaran dapat diminimalkan,” katanya.
Anggota DPRD Barito Utara itu menilai sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, perusahaan, dan masyarakat akan menentukan keberhasilan menghadapi puncak karhutla 2026. Upaya tersebut sekaligus menjaga lingkungan dan menekan dampak bagi warga.
Sebelumnya, Bupati Barito Utara H Shalahuddin mengikuti rapat koordinasi antara pemerintah dan perusahaan pemegang HGU serta PBPH. Rakor yang membahas penanggulangan puncak karhutla 2026 itu digelar secara daring melalui Zoom bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Senin (7/9/2026).
Shalahuddin hadir bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dan pimpinan perusahaan di Barito Utara. (pri)
