Muara Teweh, Kantamedia.com – Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal mengintai sektor pertambangan akibat kebijakan pemangkasan kuota produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Menyikapi situasi kritis ini, Anggota DPRD Barito Utara, Ardianto, mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah penyelamatan yang konkret dan antisipatif.
Dampak dari pengurangan kuota ini dinilai sangat masif, memukul tidak hanya korporasi tetapi juga ribuan buruh tambang serta sektor jasa turunannya. Sinyal bahaya krisis ketenagakerjaan ini sudah terlihat nyata di lapangan dalam kurun waktu enam bulan terakhir.
“Berdasarkan informasi yang kami terima, sejak Januari hingga Juni 2026 sekitar 600 karyawan dari sekitar 900 tenaga kerja pada sejumlah subkontraktor Grup Office PT PAMA yang beroperasi di wilayah SMMS Sekako, Barito Utara, telah mengalami PHK atau dirumahkan. Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian serius semua pihak,” ungkap Ardianto, Rabu (1/7/2026).
Menyikapi hal itu, kalangan legislatif meminta eksekutif segera mendata seluruh pekerja lokal yang terdampak agar intervensi kebijakan berjalan tepat sasaran. Pihak manajemen perusahaan pun diimbau mengutamakan musyawarah guna mencari jalan keluar alternatif. Opsi pemangkasan jam kerja atau rotasi kerja harus lebih dulu dipertimbangkan ketimbang langsung memecat karyawan.
Ardianto juga menyarankan agar pemda membangun koordinasi yang lebih kuat dengan pemerintah pusat. Tujuannya agar regulasi RKAB ke depan bisa lebih adaptif dengan kondisi ekonomi daerah yang masih sangat bergantung pada komoditas batu bara.
Bagi para pekerja yang telanjur kehilangan mata pencaharian, intervensi berupa jaring pengaman ekonomi sangat krusial. Pemda diharapkan segera meluncurkan stimulus ekonomi yang mampu menyerap kembali tenaga kerja tersebut.
“Kami berharap ada program pelatihan vokasi, bantuan modal usaha, hingga pendampingan bagi masyarakat agar memiliki alternatif mata pencaharian di sektor pertanian, perkebunan, perikanan maupun UMKM,” tutur politisi Barito Utara tersebut.
Selain itu, percepatan proyek infrastruktur berbasis padat karya harus diprioritaskan. Kehadiran negara dalam memberikan ruang penghasilan baru menjadi kunci utama agar daya beli masyarakat terdampak tidak merosot tajam. (pri)
