Suhendra Minta Budaya Kerja Produktif Diterapkan di Seluruh OPD

Muara Teweh, Kantamedia.com – Keberhasilan sebuah kebijakan publik tidak hanya bertumpu pada matangnya perencanaan anggaran, tetapi juga sangat bergantung pada kapasitas aparatur yang mengeksekusinya di lapangan. Menyoroti dinamika birokrasi modern, kalangan legislatif menekankan bahwa kedisiplinan serta kompetensi sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci mutlak agar target pembangunan daerah dapat tercapai secara efektif dan tepat sasaran.

Pandangan strategis tersebut diungkapkan oleh anggota DPRD Barito Utara, Suhendra, pada Senin (8/6/2026). Pernyataan ini disampaikannya sebagai respons atas arahan penting yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Barito Utara, HM Mastur, sewaktu memimpin kegiatan apel pagi aparatur di lingkungan instansi tersebut. Momen pembinaan itu dinilai sangat krusial guna memperkuat komitmen pelayanan prima kepada masyarakat.

“Program yang telah disusun harus didukung oleh aparatur yang profesional, disiplin, dan memahami tugasnya. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan akan lebih efektif dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Suhendra.

Menurutnya, optimalisasi etos kerja di lingkup Disdagrin memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Pasalnya, sektor perdagangan dan perindustrian memegang peranan vital sebagai penggerak utama roda perekonomian masyarakat kabupaten setempat. Selain aspek kedisiplinan personal, koordinasi lintas bidang juga menjadi pilar esensial dalam menopang kinerja organisasi secara keseluruhan.

“Kolaborasi yang baik antarpegawai akan menciptakan organisasi yang lebih efektif. Setiap bidang harus saling mendukung agar seluruh program dapat terlaksana secara optimal,” tambahnya.

Lebih lanjut, Suhendra berharap pembenahan budaya kerja produktif ini tidak terbatas diterapkan pada satu instansi saja. Ia secara khusus mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Barito Utara untuk secara konsisten mengadopsi standar kedisiplinan serupa demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, berintegritas tinggi, dan senantiasa berorientasi pada hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas. (*/pri)

Bagikan berita ini
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *