Palangka Raya, Kantamedia.com – Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Muhajirin, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh sampai mengorbankan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Ia menyebut kondisi efisiensi anggaran saat ini merupakan dampak dari situasi keuangan nasional yang turut memengaruhi daerah. “Memang kondisi keuangan saat ini terjadi secara nasional, dan langkah yang diambil oleh Gubernur Kalimantan Tengah tentu telah melalui berbagai pertimbangan. Kami sebagai wakil rakyat menyampaikan keprihatinan atas situasi tersebut,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).
Muhajirin menjelaskan, kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) turut berdampak pada berbagai sektor, termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kondisi ini juga dirasakan langsung oleh pegawai di level bawah, baik P3K maupun PNS.
“Secara objektif, kondisi ini cukup dirasakan oleh pegawai di level bawah. Tidak sedikit di antara mereka yang terpaksa mengambil pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup,” ungkapnya. (Mhu).
