Palangka Raya, Kantamedia.com – DPRD Kalimantan Tengah menegaskan perlunya perhatian serius pemerintah terhadap berbagai persoalan yang muncul dari hasil reses terbaru. Pasalnya, sejumlah keluhan masyarakat hingga kini masih belum terjawab atau ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Juru Bicara Dapil I DPRD Kalteng, Agie, yang mencakup Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas mengungkapkan bahwa ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pelosok desa masih menjadi persoalan krusial yang perlu segera diintervensi oleh pemerintah daerah.
Agie menuturkan, pelaksanaan reses berjalan lancar, namun sejumlah keluhan masyarakat masih belum terjawab. Salah satu sorotan utama adalah lambatnya realisasi aspirasi hasil reses sebelumnya maupun hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial antarwilayah jika tidak segera ditangani.
“Jika dibiarkan, kesenjangan pembangunan bisa memicu konflik,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalteng dan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menyelaraskan anggaran pembangunan. Sebagai prioritas, Agie mengusulkan betonisasi titian kayu di kawasan pesisir sungai seperti Pahandut dan Langkai untuk menjamin keselamatan warga yang setiap hari bergantung pada sarana tersebut.
“Sinkronisasi anggaran antara Pemerintah Provinsi Kalteng dan Pemerintah Kota Palangka Raya harus diperkuat agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Agie.
Selain infrastruktur permukiman, sektor pertanian dan perkebunan rakyat juga menjadi perhatian. Agie mendorong percepatan distribusi bibit, pupuk bersubsidi, serta alat dan mesin pertanian (alsintan) agar produktivitas masyarakat kembali meningkat. Ia juga menekankan perlunya perbaikan jalan lintas kabupaten, seperti ruas Kuala Kurun–Katingan Tengah, dengan standar kualitas yang mampu menahan beban kendaraan berat.
Tak hanya itu, Agie menyoroti kejelasan pelaksanaan Program Huma Betang, termasuk peningkatan insentif bagi Mantir Adat dan Ketua RT sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. “Masalah ini sudah kami sampaikan pada reses sebelumnya, tetapi hingga kini belum ada kepastian,” tegasnya.
Melalui laporan hasil reses, DPRD Kalteng berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat agar pembangunan berjalan merata dan mampu menjawab kebutuhan riil warga di Dapil I. (pri)
