Siti Nafsiah Tampung Keluhan Warga, Drainase dan Jalan Jadi Sorotan

Palangka Raya, Kantamedia.com – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Siti Nafsiah, menyampaikan hasil reses di Daerah Pemilihan (Dapil) I yang mencakup Kabupaten Katingan, Gunung Mas, dan Kota Palangka Raya. Ia menuturkan telah menampung beragam keluhan serta harapan masyarakat, mulai dari perbaikan fasilitas umum, dukungan ekonomi, hingga optimalisasi pelayanan sosial, pendidikan, dan keagamaan.

“Sebagian besar masyarakat masih mengharapkan perhatian pemerintah terhadap peningkatan infrastruktur lingkungan, pemberdayaan ekonomi warga, serta peningkatan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan,” ungkap Siti Nafsiah, Jumat (15/5/2026).

Dalam agenda reses, ia menyambangi sejumlah lokasi seperti Kompleks Perumahan Langkai Permai 2, Kelurahan Langkai, Jalan Antang Kalang I, Jalan Manunggal, Kelurahan Panarung, Kelurahan Pahandut Seberang, kawasan RT 03 Kelurahan Pahandut, serta Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Palangka Raya.

Warga mengusulkan pembenahan akses permukiman dan jalan lingkungan, termasuk perbaikan Jalan Antang Kalang I, penanganan genangan air di Jalan Keruing, kelanjutan pengaspalan Jalan Langkai Permai 2, serta renovasi jembatan titian di Pahandut Seberang. Mereka juga mendesak pembenahan sistem drainase, gorong-gorong, dan saluran air untuk mengurangi genangan serta meningkatkan kualitas lingkungan.

“Persoalan drainase dan jalan lingkungan menjadi salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat karena berkaitan langsung dengan aktivitas sehari-hari warga,” tuturnya.

Selain itu, warga mengeluhkan minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) di beberapa titik, termasuk Jalan Panglima Tampei, yang dinilai mengganggu kenyamanan dan keamanan saat malam. Dari kawasan IAKN Palangka Raya, aspirasi mencakup pembangunan pagar asrama, lahan parkir berkanopi, kantin kampus, serta penyediaan Smart TV dan kamera pengawas (CCTV).

Reses ini menjadi wadah penting bagi DPRD Kalteng untuk menyerap aspirasi masyarakat, agar kebijakan pemerintah daerah benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. (mhu).

 

Bagikan berita ini
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *