Kantamedia.com – Pemerintah memastikan rencana penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar dari rumah yang sempat diwacanakan mulai April 2026 tidak akan dijalankan dalam waktu dekat. Opsi tersebut sebelumnya muncul sebagai bagian dari strategi efisiensi energi di tengah tekanan pasokan global akibat konflik di Timur Tengah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti memastikan tidak ada rencana pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh bagi siswa sebagai bagian dari kebijakan penghematan energi.
Ia menyatakan bahwa proses belajar bagi siswa sekolah dasar hingga menengah akan berlangsung secara normal, yakni dengan tatap muka selama lima hari dalam satu pekan.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, juga menegaskan bahwa pembelajaran tatap muka tetap menjadi prioritas utama. Ia menyebut proses pendidikan harus berjalan optimal tanpa mengorbankan kualitas hasil belajar siswa.
Penegasan ini disampaikan dalam arahan internal kepada jajaran kedeputian bidang kesehatan dan pendidikan pada 23 Maret 2026. “Di sektor pendidikan, proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai terjadi learning loss,” ujar Pratikno dalam keterangannya, Selasa (24/3/2026).
Learning loss sendiri merujuk pada penurunan kemampuan akademik atau hilangnya pengetahuan dan keterampilan siswa akibat terganggunya proses belajar.
PJJ Bukan Prioritas
Sebelumnya, pemerintah sempat mengkaji sejumlah langkah penghematan energi di sektor publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan layanan umum. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam merespons dinamika energi global.
Salah satu opsi yang dibahas adalah penerapan PJJ bagi siswa sebagai upaya menekan konsumsi bahan bakar. Wacana tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) kebijakan penghematan BBM yang digelar secara daring pekan lalu.
Namun demikian, Pratikno menilai pembelajaran daring belum menjadi kebutuhan mendesak saat ini. Ia mengakui sempat ada diskusi mengenai skema hybrid yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan daring, tetapi belum dianggap sebagai solusi utama.
Efisiensi Tetap Dikaji
Menurutnya, kebijakan efisiensi energi tetap perlu disusun secara hati-hati dan berbasis data, tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan yang diambil tetap efektif sekaligus minim dampak negatif bagi masyarakat. “Langkah efisiensi harus dirancang secara terukur, berbasis data konsumsi energi dan mobilitas di tiap sektor,” jelasnya.
Pemerintah, lanjut Pratikno, juga mempertimbangkan pengalaman pengaturan mobilitas saat pandemi COVID-19 sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan ke depan. Dengan demikian, upaya efisiensi energi tetap berjalan, namun tanpa mengorbankan kualitas pendidikan dan hak belajar siswa di seluruh Indonesia. (*/pri)
