Kantamedia.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mulai memproses berbagai masukan publik terkait implikasi hukum atas pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Mahkamah Agung (MA). Tindak lanjut atas dinamika politik dan hukum tersebut masuk dalam agenda pembahasan DPR seiring dimulainya Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada Selasa (10/11/2026).
Gelombang aspirasi yang mendesak parlemen mengambil sikap formal terus berdatangan dari elemen masyarakat hingga legislator lintas fraksi. Menanggapi pergerakan ini, pimpinan dewan memastikan parlemen akan memfasilitasi seluruh saluran konstitusional yang tersedia.
“Untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Meski desakan publik menguat, Dasco menegaskan bahwa pihak dewan masih menunggu berkas salinan putusan lengkap dari MA sebelum melangkah ke tahap kelembagaan yang lebih jauh. Menurutnya, diskursus di Senayan saat ini masih bergulir dalam koridor komunikasi informal antaranggota dewan.
Anggota DPR yang berniat mengawal isu penyetaraan ijazah ini nantinya diwajibkan mengajukan usulan secara resmi melalui rapat-rapat komisi maupun Rapat Paripurna.
“Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” tutur Dasco.
Kronologi Gugatan Penyetaraan Ijazah Gibran di MA
Polemik ini berpangkal dari putusan kasasi perkara nomor 742 K/TUN/2026 yang mengabulkan seluruh gugatan seorang warga negara bernama Subhan. Majelis hakim MA secara resmi membatalkan putusan peradilan tingkat pertama dan banding, sekaligus menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang memuat penyetaraan pendidikan tingkat SMA milik Gibran tidak legal.
“Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,” bunyi Amar Putusan yang dipublikasikan melalui kanal resmi Mahkamah Agung pada Jumat (30/10/2026).
Gugatan hukum ini semula dilayangkan Subhan terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di PTUN Jakarta dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT. Dalam gugatannya, penggugat menuntut pembatalan surat penyetaraan tersebut, permohonan agar dokumen itu ditarik dan dimusnahkan, serta pembebanan seluruh biaya perkara kepada tergugat.
Perjuangan hukum Subhan sempat kandas di tingkat PTUN Jakarta dan Pengadilan Tinggi TUN. Namun, majelis hakim di tingkat kasasi akhirnya membalikkan keadaan dan memenangkan gugatan penggugat secara menyeluruh.
Sebagai catatan, Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tersebut memegang peranan krusial karena digunakan Gibran sebagai syarat kelengkapan administrasi saat mendaftarkan diri dalam Pemilihan Presiden 2024. Dalam fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi sebelumnya, majelis hakim mencatat tidak ditemukannya bukti fisik berkas ijazah SMA luar negeri yang menjadi fondasi penerbitan surat penyetaraan oleh kementerian terkait. (*/pri)
