Kantamedia.com – Komisi IX DPR RI mengusulkan penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah pada 29 Juni hingga 10 Juli 2026. Langkah ini didorong oleh temuan Kementerian Koordinator Bidang Pangan terkait adanya pemborosan anggaran negara yang menembus angka Rp1 triliun setiap bulannya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menilai temuan tersebut sebagai alarm keras bagi pemerintah yang tengah menghadapi tekanan fiskal. Masa libur sekolah dinilai sebagai momentum paling ideal untuk memetakan ulang regulasi serta tata kelola distribusi logistik nasional agar tidak membebani APBN secara berlebihan.
“Menurut saya, momentum libur sekolah yang akan datang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penghentian sementara pelaksanaan program MBG sambil dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program,” kata Charles, Sabtu (13/6/2026).
Politikus PDI Perjuangan ini juga menuntut audit investigatif terhadap seluruh ekosistem dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Charles mendesak penutupan permanen bagi vendor yang terbukti tidak higienis atau menyalahi efisiensi anggaran, mengingat data menunjukkan sudah lebih dari 40 ribu anak menjadi korban keracunan makanan.
“Selama masa evaluasi, pemerintah perlu melakukan audit terhadap seluruh dapur SPPG yang beroperasi, baik dari aspek keamanan pangan, kualitas makanan, efisiensi anggaran, maupun tata kelola pengadaannya,” tegasnya.
Ke depan, parlemen meminta indikator keberhasilan proyek strategis ini diubah secara fundamental. Parameter pencapaian tidak boleh lagi sekadar bersandar pada kuantitas serapan anggaran ataupun jumlah anak yang diberi makan.
“Yang lebih penting adalah apakah program ini benar-benar berhasil memperbaiki status gizi anak-anak yang membutuhkan, aman dikonsumsi, dan dikelola secara efisien serta akuntabel,” pungkas Charles. (*/pri)
