Kantamedia.com – Kabar bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan melepas jabatannya ramai diperbincangkan. Isu ini mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sama-sama mempersoalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran, yang belakangan ditetapkan tidak sah.
Pertanyaannya, bagaimana mekanisme yang berlaku bila seorang wakil presiden mundur sebelum masa jabatannya habis?
Tak Perlu Restu DPR
Mundur berarti seorang pejabat secara sadar memutuskan sendiri untuk melepas jabatannya. Jabatan wakil presiden sendiri merupakan mandat langsung rakyat melalui pemilu. Karena itu, pengunduran diri seorang wakil presiden tidak memerlukan persetujuan ataupun penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif.
Lain halnya jika wakil presiden diberhentikan paksa lewat mekanisme pemakzulan. Dalam skema itu, DPR terlibat secara aktif.
Aturan soal pengunduran diri merujuk pada Pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), serta Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 Mengatur bahwa jika Presiden atau Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh pejabat yang berwenang. Kata “berhenti” dalam pasal ini secara eksplisit mengacu pada tindakan pengunduran diri secara sukarela atau atas kemauan sendiri.
Ayat ini menegaskan, pengunduran diri tidak membutuhkan persetujuan atau penolakan parlemen. Langkah ini dipandang sebagai hak prerogatif pribadi seorang wakil presiden, yang memperoleh mandat langsung dari rakyat lewat kemenangan di pemilu sebelumnya.
Wakil Presiden menyusun dan menandatangani Surat Pengunduran Diri secara tertulis. Surat tersebut ditujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia dengan tembusan kepada Pimpinan MPR RI. Dokumen ini menjadi bukti administratif utama atas niat sukarela untuk berhenti dari jabatan.
Presiden menerima surat pernyataan pengunduran diri tersebut. Mengingat pengunduran diri merupakan hak pribadi pejabat yang memperoleh mandat langsung dari rakyat melalui pemilu, maka Presiden maupun parlemen tidak memiliki kewenangan hukum untuk menolak surat pengunduran diri tersebut.
Sebagai tindak lanjut, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemberhentian dengan hormat Wakil Presiden dari jabatannya. Keppres ini berfungsi sebagai dasar hukum administratif resmi di tingkat pemerintahan eksekutif.
Presiden menyampaikan pemberitahuan tertulis beserta tembusan Keppres pemberhentian tersebut kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Langkah ini dilakukan untuk menyatakan terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden secara resmi di tingkat legislatif.
Selanjutnya Pimpinan MPR menggelar Sidang Paripurna untuk membacakan Keppres pengunduran diri di hadapan Anggota MPR. Pada tahap ini, pengunduran diri Wakil Presiden dinyatakan resmi dan sah secara hukum konstitusi.
Penunjukan Wapres Baru Libatkan MPR
Sesuai dengan amanat Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, Presiden wajib mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
Peran MPR baru muncul ketika jabatan wakil presiden perlu diisi kembali. UUD 1945 mewajibkan kursi tersebut terisi secara definitif dalam waktu singkat demi menjaga stabilitas pemerintahan.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”
Pasal ini menegaskan bahwa untuk mengisi kekosongan, Presiden mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada pimpinan MPR. Keduanya harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon terpilih pada pemilu sebelumnya.
Selanjutnya, MPR menggelar Sidang Paripurna paling lambat 60 hari sejak jabatan itu kosong. Dalam sidang tersebut, MPR melakukan pemungutan suara untuk memilih satu dari dua nama yang diajukan.
Sosok yang terpilih langsung dilantik untuk mendampingi presiden hingga masa jabatan berakhir. (*/pri)
