Dilarang PHK karena Aktivitas Serikat Pekerja
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 ini juga mengatur perusahaan untuk tidak melakukan PHK terhadap buruh yang melakukan aktivitas dalam serikat pekerja. Hal tersebut diatur dalam Pasal 230 ayat (1) UU Pelindungan Ketenagakerjaan, yang melarang perusahaan untuk melakukan PHK terhadap 10 hal.
“Pemberi Kerja dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pekerja/Buruh dengan alasan…,” bunyi Pasal 230 ayat (1) UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Alasan yang dilarang tersebut meliputi:
- berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus;
- berhalangan bekerja karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai peraturan perundang-undangan;
- menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
- menikah;
- hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;
- memiliki pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja lain dalam satu perusahaan;
- mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja, atau melakukan kegiatan serikat pekerja di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pemberi kerja, atau berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
- mengadukan pemberi kerja kepada pihak berwajib atas tindak pidana kejahatan yang dilakukan pemberi kerja;
- berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan; atau
- mengalami disabilitas tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter belum dapat dipastikan jangka waktu penyembuhannya.
“Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal demi hukum dan Pemberi Kerja wajib mempekerjakan kembali Pekerja/Buruh yang bersangkutan,” bunyi Pasal 230 ayat (2).
Besaran Pesangon
Pesangon dihitung berdasarkan masa kerja sebelum PHK, sebagaimana Pasal 232 ayat (2):
- kurang dari 1 tahun: 1 bulan upah;
- 1 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 2 tahun: 2 bulan upah;
- 2 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 tahun: 3 bulan upah;
- 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 4 tahun: 4 bulan upah;
- 4 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 5 tahun: 5 bulan upah;
- 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun: 6 bulan upah;
- 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 7 tahun: 7 bulan upah;
- 7 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 8 tahun: 8 bulan upah;
- 8 tahun atau lebih: 9 bulan upah.
Uang Penghargaan
Di luar pesangon, pekerja juga menerima uang penghargaan masa kerja:
- 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun: 2 bulan upah;
- 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 9 tahun: 3 bulan upah;
- 9 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 12 tahun: 4 bulan upah;
- 12 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 15 tahun: 5 bulan upah;
- 15 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 18 tahun: 6 bulan upah;
- 18 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 21 tahun: 7 bulan upah;
- 21 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 24 tahun: 8 bulan upah; atau
- 24 tahun atau lebih: 10 bulan upah.
Pasal 232 ayat (4) turut mengatur uang penggantian hak, yakni cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, ongkos pulang bagi pekerja dan keluarganya ke tempat pekerja diterima bekerja, dan/atau hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
