Cuti Bersama Tidak Memotong Cuti Tahunan
Menurut UU Pelindungan Ketenagakerjaan, cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja. Ketentuan ini tercantum dalam Paragraf 4 tentang Waktu Kerja. Pasal 118 mewajibkan pemberi kerja memberi waktu istirahat dan cuti, dengan cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja bekerja selama 12 bulan (ayat 5).
“Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama,” tulis Pasal 118 ayat (7).
Pekerja yang mengambil istirahat panjang tidak berhak atas cuti tahunan pada tahun berjalan. Istirahat panjang diberikan selama 30 hari kalender setelah pekerja bekerja lima tahun berturut-turut atau kelipatannya. Aturan ini berbeda dengan sebelumnya, ketika cuti bersama memotong cuti tahunan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026.
Pekerja Informal Berhak atas Jaminan Sosial
Pekerja sektor informal kini berhak atas jaminan sosial. “Tenaga Kerja Sektor Informal adalah setiap orang yang bekerja pada usaha sektor informal dengan menerima upah dan/atau imbalan,” bunyi Pasal 1 ayat (4). Jaminan itu diberikan lewat bantuan iuran dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, sebagaimana Pasal 61 ayat (1).
“Jaminan sosial yang diperoleh Tenaga Kerja Sektor Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. jaminan kecelakaan kerja; dan b. jaminan kematian,” bunyi Pasal 61 ayat (3).
Perusahaan Dilarang Menahan Ijazah Pekerja
Pasal 78 ayat (1) melarang pemberi kerja menahan ijazah atau dokumen pribadi pekerja. “Dalam membuat Perjanjian Kerja, Pemberi Kerja dilarang: a. mensyaratkan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik Pekerja/Buruh; dan/atau b. menahan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik Pekerja/Buruh, sebagai jaminan dalam Hubungan Kerja,” bunyinya.
Pasal 78 ayat (2) memberi pengecualian bagi kepentingan yang dibenarkan hukum, yaitu untuk ijazah atau dokumen pribadi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang dibiayai perusahaan berdasarkan perjanjian kerja tertulis.
Larangan serupa berlaku bagi pelaksana penempatan kerja. “Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilarang: b. menahan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pencari kerja sebagai jaminan dalam penempatan kerja,” bunyi Pasal 50 ayat (1).
(*/pri)
