Kantamedia.com – Tensi politik internal di tubuh Nahdlatul Ulama (NU) terus meningkat mendekati perhelatan Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27-31 Agustus 2026. Sorotan utama peserta muktamar kini dilaporkan tidak lagi berfokus pada bursa Ketua Umum PBNU, melainkan bergeser pada perebutan posisi strategis Rais Aam.
Pergeseran dinamika kontestasi tersebut menuai perhatian serius dari aktivis senior NU Jawa Timur sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Barikade Gus, Sudarsono Rahman. Ia menilai pertarungan memperebutkan kursi Rais Aam yang berlangsung secara terbuka berpotensi merusak tradisi serta marwah tertinggi organisasi.
Menurut Sudarsono, posisi Rais Aam merupakan kepemimpinan tertinggi pilar Syuriah yang semestinya lahir dari ketinggian ilmu, keteladanan, serta musyawarah para kiai sepuh, bukannya diraih melalui artikulasi kampanye politik, tekanan, hingga praktik komersialisasi suara.
“Memang tidak elok memperebutkan posisi Rais Aam, karena itu merupakan maqom tertinggi di NU. Seharusnya lahir dari pilihan kiai-kiai sepuh yang ikhlas, saleh, dan wara’, bukan lewat kampanye, pemaksaan, apalagi membeli suara Rais Syuriah di tingkat wilayah maupun cabang. Naudzubillah,” tegas Sudarsono saat menyampaikan keterangannya di Jakarta, Sabtu (15/8/2026).
Dugaan Transaksi Suara dan Peran AHWA
Sudarsono turut mengutip kekecewaan yang sebelumnya diutarakan Rais Syuriah PBNU sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, KH Kafabih Mahrus, terkait indikasi maneuver transaksional jelang perhelatan besar ini. Kiai Kafabih mengungkap adanya rumor pemberian uang muka (down payment) sebesar Rp50 juta kepada jajaran anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) demi mengamankan skenario penunjukan langsung pimpinan pucuk PBNU.
“Kata Kiai Kafabih: ‘Padahal seharusnya pengurus PBNU memikirkan kemajuan organisasi, malah sibuk memperebutkan jabatan. AHWA pun sudah ada yang diberi DP Rp50 juta, dengan harapan nanti Ketua Umum ditunjuk langsung tanpa pemilihan’,” tutur Sudarsono mengutip pernyataan Kiai Kafabih.
Berdasarkan situasi tersebut, Sudarsono menilai penguasaan atas posisi Rais Aam menjadi target sangat strategis bagi kelompok tertentu. Posisi kepemimpinan Syuriah memiliki kewenangan konstitusional yang dapat memberikan hak veto sekaligus menentukan figur Ketua Umum Tanfidziyah PBNU.
“Sangat masuk akal jika target utama menjadi Rais Aam. Dengan posisi itu, seluruh jabatan di PBNU bisa dalam satu kendali, apalagi jika diarahkan agar Rais Aam melakukan veto atau menunjuk langsung Ketua Umum,” tambahnya.
Menjaga Marwah Pertemuan Tertinggi Ormas
Sudarsono menggarisbawahi bahwa apabila penentuan Rais Aam pada ajang Muktamar NU mendatang telah terkooptasi oleh ambisi pragmatis, dampak buruknya tidak sebatas pada perpecahan internal, melainkan berisiko merusak integritas lembaga jam’iyah secara jangka panjang.
“Jika sudah begini, jangan harap PBNU ke depan akan lebih baik,” cetusnya.
Menghadapi momen krusial ini, ia mengimbau jajaran pengurus PWNU dan PCNU se-Indonesia sebagai pemegang hak suara sah untuk membentengi diri dari intervensi transaksional. Menurutnya, keputusan akhir di forum tertinggi Muktamar NU harus dikembalikan sepenuhnya pada nilai spiritualitas serta kearifan para ulama sepuh.
“Kita semua hanya bisa berharap kepada para muktamirin dari PWNU dan PCNU. Pada akhirnya, pemegang kuasa tunggal adalah Allah SWT,” pungkas Sudarsono seraya mengingatkan agar tidak ada pihak mana pun yang memanfaatkan NU sekadar sebagai alat politik personal. (*/pri)
