Kantamedia.com – Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Irjen Eko Hadi Santoso. Keputusan itu diambil dalam Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang menyatakan Eko Hadi melakukan perbuatan tercela dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan putusan tersebut seusai sidang di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
“Terhadap terduga pelanggar EHS sanksi bersifat etika yaitu pelaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua yaitu sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” kata Trunoyudo.
Sidang KKEP terhadap Eko Hadi berlangsung di Ruang Sidang Biro Wabprof, lantai 2 Gedung Divpropam Polri, dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Proses persidangan digelar tertutup.
Sidang dipimpin Komjen Hendro Pandowo sebagai ketua komisi. Ia didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua, serta tiga anggota, yakni Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.
Dalam perkara etik ini, Eko Hadi disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Empat Tersangka
Eko Hadi ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan itu pada Selasa (3/11/2026). Dua perwira tinggi lain, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Ahrie Sonta, juga berstatus tersangka. Belakangan, penyidik menambah satu tersangka baru, Irjen Slamet Uliandi.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyatakan para tersangka diduga menyadap nomor telepon Presiden. Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” kata Asep.
Sasaran penyadapan tidak berhenti pada Presiden. Menurut Asep, para tersangka diduga juga menyadap sejumlah kalangan lain. “Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” ungkapnya.
Penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut diduga berlangsung selama 2025 hingga 2026 dan tanpa dasar penegakan hukum yang sah. Para tersangka juga diduga sempat berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk menyamarkan perbuatan mereka.
Ahrie Sonta Lebih Dulu Dipecat
Sebelum Eko Hadi, Polri telah menyidangkan Ahrie Sonta pada Selasa (10/11/2026). Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi PTDH atau pemecatan kepada Ahrie.
“Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan, yang pertama sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir seusai sidang.
“Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” imbuhnya.
Ahrie mengajukan banding atas putusan pemecatan itu. Permohonannya akan diperiksa majelis di tingkat banding. (*/pri)






