Penegasan itu disampaikan Yohanes saat dimintai tanggapan terkait polemik wacana pilkada dipilih DPR, Rabu (14/1/2026).
Yohanes yang juga menjabat Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kapuas menyatakan, sikap PDI Perjuangan di Kalimantan Tengah sepenuhnya mengikuti keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Ia menekankan bahwa seluruh struktur partai, baik DPD maupun DPC, berada pada satu garis komando.
“Instruksi Ketua Umum kami sama dengan DPP, menyatakan menolak pilkada dilaksanakan tidak langsung. Kami tegak lurus,” tegas Yohanes kepada Kanta Media.
Menurut Yohanes, keputusan yang telah ditetapkan DPP merupakan hasil kajian strategis partai dan bersifat final. Karena itu, tidak ada ruang perbedaan sikap di internal partai, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Ia menegaskan, seluruh kader, simpatisan, dan anggota PDI Perjuangan wajib mendukung serta mengamankan keputusan partai. “Tidak ada alasan untuk tidak setuju. Keputusan partai itu final dan harus didukung,” ujarnya.
Terkait permintaan penjelasan lebih rinci soal alasan penolakan pilkada tidak langsung, Yohanes memilih tidak menguraikan secara teknis. Ia menegaskan, substansi dan argumentasi kebijakan sepenuhnya menjadi ranah DPP sebagai pengambil keputusan tertinggi partai. (*/daw)
