Kantamedia.com – Enam bulan pascapenerbitan SK Menteri Hukum terkait struktur kepengurusan rekonsiliasi, tensi internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) justru kian meruncing. Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang melakukan pemberhentian massal terhadap pengurus di tingkat daerah kini memicu gelombang protes dan sorotan tajam.
Langkah pencopotan tersebut menyasar jajaran pimpinan di tingkat wilayah (DPW) hingga cabang (DPC). Surat Keputusan (SK) pemberhentian tersebut diketahui ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP PPP Mardiono bersama Wakil Sekjen DPP PPP, Jabbar Idris.
Rekor Pemecatan Terbanyak dalam Sejarah Politik
Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Kakbah, M. Thobahul Aftoni, mengungkapkan bahwa tindakan DPP ini merupakan fenomena luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berdasarkan catatannya, lebih dari 600 pengurus PPP telah didepak dari posisinya secara sepihak di berbagai tingkatan.
“Ini kemungkinan besar menjadi pemecatan pengurus partai secara massal yang paling masif dalam sejarah politik Indonesia. Jika dicatatkan ke MURI, angka ini sudah bisa memecahkan rekor,” ujar Aftoni, Sabtu (18/4/2026).
Pemberhentian ini menyasar posisi vital seperti Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) di 12 provinsi strategis, meliputi:
- Sumatera Utara
- Sumatera Barat
- Bengkulu.
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Tengah
- Banten
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Jawa Timur.
- Sulawesi Barat
- Sulawesi Tengah
- Maluku.
Pembekuan Pengurus Secara Menyeluruh
Skala konflik ini tidak hanya terbatas pada pimpinan inti. Di Provinsi Maluku, misalnya, sebanyak 9 DPC mengalami pembekuan total, di mana seluruh jajaran pengurus dibubarkan tanpa terkecuali. Tren serupa juga terjadi di berbagai wilayah lainnya, mulai dari ujung barat Indonesia hingga Papua.
Aftoni enggan merinci lebih jauh mengenai motif utama di balik kebijakan drastis Mardiono tersebut. Menurutnya, alasan di balik gejolak ini sudah menjadi rahasia umum dan ramai diperbincangkan publik sejak akhir tahun lalu.
“Dinamika ini sebenarnya sudah menjadi konsumsi publik di berbagai media sejak Desember 2025. Faktanya, ratusan pengurus PPP di daerah kini kehilangan posisi mereka di tengah upaya penataan organisasi yang dinilai banyak pihak terlalu agresif,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, gejolak di tubuh partai berlambang Kakbah tersebut diprediksi akan terus berlanjut seiring dengan ketidakpuasan para kader di akar rumput terhadap kebijakan pusat. (*/pri)
