Kantamedia.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengkritik keras masih adanya tumpang tindih kebijakan serta ego sektoral antarkementerian dan lembaga di dalam jajaran kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sikap merasa paling penting antarinstansi tersebut dinilai menjadi pembatas besar yang memicu terjadinya perebutan alokasi anggaran, padahal seluruh badan negara memikul target visi pembangunan nasional yang sama.
Kritik tajam tersebut disampaikan sosok yang akrab disapa AHY ini saat membuka agenda Musyawarah Nasional (Munas) ke-11 Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara (Ikastara) di kawasan Senayan, Jakarta. Dalam pandangannya, fenomena sekat birokrasi masih sering dijumpai di lapangan, di mana masing-masing lembaga cenderung berjalan sendiri-sendiri tanpa memedulikan integrasi program secara makro.
“Yang paling sering itu ego. Enggak ada yang salah, tapi ‘pokoknya gue dulu. Gue lebih penting. Gue harus lebih banyak anggarannya’. Padahal, tujuannya sama,” kata AHY.
Menurut Ketua Umum Partai Demokrat ini, ego sektoral berdampak fatal terhadap output pembangunan karena membuat proyek-proyek strategis tidak terintegrasi secara optimal. “Core-nya ya semangat kita di sini. Kolektif, solution, government, akademik, bisnis, media dan community. atau apapun bentuknya, yang jelas ada tiga hal itu dan saya setuju sekali,” ungkap AHY.
AHY mencontohkan kegagalan sinkronisasi pada masa lalu, seperti adanya pembangunan pelabuhan atau bandar udara skala besar yang berujung sepi peminat dan telantar hanya karena kementerian terkait tidak berkoordinasi dengan instansi penyedia akses jalan penghubung.
Kasus serupa juga kerap menimpa sektor pariwisata, di mana destinasi yang telah dibangun dengan biaya besar gagal berkembang akibat aksesibilitas transportasi menuju kawasan tersebut tidak dipersiapkan secara matang sejak awal perencanaan.
Ia menyontohkan pembangunan bandara besar juga tidak akan optimal apabila akses konektivitas menuju lokasi tersebut terbatas. “Kita membuat bandara besar, tapi kalau konektivitas menuju ke bandara tersebut masih sangat terbatas, bandara itu sepi menjadi tidak optimal penggunaannya,” ujar AHY.
Guna mengantisipasi pengulangan kesalahan tersebut, AHY menekankan pentingnya adopsi konsep kolaborasi multipihak (pentahelix) yang melibatkan unsur eksekutif, pemerintah daerah, kaum akademisi, pelaku dunia usaha, media massa, hingga komunitas masyarakat sipil. Pola kemitraan terpadu ini dinilai sangat krusial untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan regulasi bagi para investor asing maupun domestik yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.
Selain tata kelola infrastruktur fisik, koordinasi lintas sektoral juga menjadi kunci utama dalam melakukan mitigasi bencana nasional, seperti menghadapi ancaman fenomena iklim El Nino terhadap ketahanan pangan. AHY menceritakan pengalamannya saat secara aktif menghubungi Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) guna menyerap analisis data potensi kekeringan secara riil.
Informasi akurat tersebut langsung dijadikan parameter utama oleh kementeriannya untuk merumuskan kebijakan teknis di lapangan, mulai dari tata kelola debit air bendungan, optimalisasi saluran irigasi primer hingga tersier, hingga pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang melibatkan kerja sama intensif dengan para gubernur, bupati, dan wali kota di wilayah terdampak. (*/pri)
