Terbukti Langgar Etik, DKPP Jatuhkan Sanksi ke Ketua KPU RI

Kantamedia.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan peringatan kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.

DKPP menilai, Hasyim terbukti melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu terkait pernyataannya soal sistem proporsional tertutup.

“Memutuskan mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu Hasyim Asy'ari selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua Majelis Heddy Lugito dalam sidang DKPP, seperti dikutip Jumat (31/3/2023).

Baca juga:
Pasangan Kekasih Penyalahguna Hak Suara di Palangka Raya Dipenjara 3 Bulan

DKPP meminta, atas putusan ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memantau langsung pelaksanaan sanksi peringatan dalam rentang waktu paling lama 7 hari sejak dibacakan pada Kamis 30 .

“Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak keputusan ini dibacakan. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan keputusan ini,” jelas Heddy.

Sebagai informasi, sanksi peringatan diberikan akibat Hasyim dinilai DKPP membuat gaduh. Menurut DKPP pernyataan itu tidak seharusnya disampaikan Ketua KPU, sebab hal terkait disampaikan saat masih menjalani proses judicial review di Mahkamah Konstitusi dan belum diputus.

Baca juga:
Ini Aktor di Balik Gugatan Tunda Pemilu 2024 Partai Prima

Dengan demikian, Hasyim pun dinilai telah melanggar prinsip adil, akuntabel, mandiri dan profesional.

“DKPP menilai tindakan Teradu dalam menyampaikan pendapat atau pernyataan pada kegiatan catatan akhir tahun terkait sistem proporsional terbuka dan proporsional tertutup telah menimbulkan kegaduhan dan/atau kegelisahan bagi parpol pemilu, masyarakat pemilih serta khalayak luas,” kata Anggota Majelis I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

“Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu (prinsip adil, akuntabel, mandiri dan profesional),” Dewa menandasi.

Pengadu dalam laporan ini adalah kelompok sipil bernama Fauzan Irvan selaku Direktur Eksekutif Progressive Democracy Watch (Prodewa). Fauzan menilai, akibat pernyataan Hasyim tentang proporsional tertutup membuat kondisi nasional yang tidak kondusif bagi pemilih. (*/jnp)

Baca juga:
Yudhi Karlianto Manan Caleg PKB Kembali Terpilih, Akan Mewujudkan Visi di DPRD Kota Palangka Raya
TAGGED:
Bagikan berita ini