Kantamedia.com — Pemerintah mengalokasikan dana APBN hingga Rp11 triliun untuk merealisasikan program kepemilikan Tabungan berbasis data kependudukan secara massal bagi seluruh warga Indonesia. Melalui skema ini, tiap warga penerima bakal memperoleh modal awal saldo pembuatan rekening sebesar Rp50 ribu dengan total sasaran mencapai 200 juta penduduk.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa estimasi modal program inklusi keuangan ini setara dengan ratusan juta dolar AS yang bersumber dari anggaran negara.
“Dari APBN. Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira USD 600 juta atau sekitar Rp 11 triliun,” ungkap Airlangga saat ditemui jurnalis di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (9/9/2026).
Pemerintah masih mengkaji skema pendanaan tersebut, apakah dialokasikan penuh pada APBN 2026 atau dibagi ke APBN 2027. Mekanisme teknis penyaluran serta besaran dana pasti kini digodok intensif bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Kita akan siapkan dalam waktu dekat. Roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK,” imbuh Airlangga.
Dibuka Bertahap
Implementasi pembuatan rekening skala nasional ini tidak dieksekusi secara serentak, melainkan bergulir lewat beberapa gelombang. Pemerintah membidik peluncuran tahap awal dapat terlaksana sebelum penutupan tahun 2026, sembari mematangkan lini waktu detail bersama otoritas moneter.
Langkah strategis ini dirancang guna memangkas hambatan masyarakat dalam mengakses institusi perbankan resmi, sekaligus mempercepat pemerataan inklusi keuangan nasional.
Targetkan Warga Usia 17 Tahun
Salah satu prioritas utama pendaftaran rekening gratis ini ditujukan bagi remaja yang baru menginjak usia 17 tahun atau pemegang KTP pemula. Skema ini dirancang agar distribusi bantuan sosial (bansos) dari pemerintah dapat langsung tersalurkan ke dompet digital atau tabungan pribadi mereka tanpa perantara.
“Yang 17 tahun (dibuka rekening, salah satunya untuk) bansos,” tutur Airlangga.
Guna menopang operasional berskala raksasa ini, pemerintah memadankan basis data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dengan infrastruktur sistem pembayaran milik Bank Indonesia. Sinkronisasi data kependudukan ini menjadi kunci utama agar pembukaan 200 juta rekening anyar tepat sasaran.
“Targetnya 200 juta rekening,” tegas Airlangga.
Lewat keberadaan kanal perbankan individu yang terintegrasi ini, seluruh penyaluran dana jaminan sosial maupun insentif pemerintah diyakini berjalan lebih transparan, akurat, dan langsung sampai ke tangan penerima manfaat.
“Kalau ada dana masuk, kan berarti langsung ada dananya di rekening masyarakat,” tutupnya. (*/pri)
