Muara Teweh, kantamedia.com – Bupati Barito Utara, Shalahuddin menegaskan menegaskan bahwa penyusunan APBD Barito Utara tahun 2026 mencerminkan komitmen strategis yang memuat arah perencanaan pembangunan serta komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengacu pada lima prioritas utama pembangunan.
Hal itu disampaikan Shalahuddin, saat memaparkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna I Masa Sidang I Tahun 2025 DPRD Barito Utara, Kamis (20/11/2025), di gedung DPRD setempat.
Lima prioritas tersebut, beber Shalahuddin, yakni peningkatan infrastruktur dan energi, penguatan pendidikan dan kesehatan, pemulihan dan peningkatan ekonomi masyarakat, pengelolaan sosial, budaya, pariwisata, dan lingkungan hidup, serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. “Ke lima prioritas itu disusun dengan mengedepankan prinsip partisipatif, transparan, efisien, serta berorientasi hasil sesuai kapasitas fiskal daerah,” ujarnya.
Dalam penyusunan APBD 2026, jelas bupati, merujuk pada RPD 2024–2026 dan RKPD 2026, serta diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah.
Menurutnya, APBD bukan sekadar angka dan tabel anggaran, tetapi instrumen kebijakan yang membawa dampak nyata terhadap capaian pembangunan. “APBD harus menjadi alat untuk mempercepat pembangunan dan menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat Barito Utara. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat diperlukan,” tegasnya.
Sementara struktur fiskal daerah pada APBD 2026, papar Shalahuddin, total Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp 3,13 triliun, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah Rp 154,15 miliar, transfer pemerintah pusat Rp 2,97 triliun, dan transfer antar daerah Rp 10,22 miliar.
Dari sisi Belanja, pemerintah daerah merencanakan anggaran sebesar Rp 3,25 triliun yang terbagi menjadi Belanja Operasional Rp 1,46 triliun, Belanja Modal Rp 1,38 triliun, Belanja Tidak Terduga Rp 5,74 miliar, dan Belanja Transfer Rp 400,97 miliar. “Struktur tersebut menghasilkan defisit sebesar Rp 117,7 miliar atau 3,75 persen dari total belanja,” imbuhnya.
Menurut Shalahuddin, defisit itu tidak diimbangi pembiayaan daerah karena pembiayaan ditetapkan nol rupiah, sehingga efisiensi belanja dan ketepatan alokasi menjadi kunci pengelolaan APBD 2026.
Pada kesempatan itu, bupati berharap pembahasan APBD 2026 dapat berjalan lancar sehingga program prioritas pembangunan bisa dilaksanakan tepat waktu dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. (fiz)
