PALANGKA RAYA, kantamedia.com – Rendahnya realisasi belanja modal menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan APBD Kalimantan Tengah hingga 31 Juli 2026. Pemerintah daerah didorong mempercepat penyelesaian berbagai proyek fisik agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan menjelang akhir tahun.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Tengah, Herry Hernawan, mengatakan dari hasil pemantauan pihaknya, realisasi belanja modal menjadi bagian yang paling rendah.
“Memang yang paling rendah adalah dari sisi realisasi belanja modal,” kata Herry, Senin (10/8/2026).
Ia mengatakan percepatan belanja modal perlu mendapat perhatian khusus karena pelaksanaannya berkaitan erat dengan proses pengadaan, pengerjaan fisik, pengawasan proyek, hingga penyelesaian pekerjaan.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan proyek yang sudah berjalan tidak mengalami keterlambatan hingga melewati tahun anggaran.
“Bagaimana akselerasi belanja modal ini? Ini lebih ke sektor pengawasan terhadap proyek yang sedang berjalan agar tidak terjadi keterlambatan penyelesaian sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan,” ujarnya.
Secara umum, realisasi APBD Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Juli 2026 baru mencapai 30,61 persen. Sementara realisasi APBD pemerintah kabupaten/kota berada di angka 39,65 persen.
Herry menilai kondisi tersebut membutuhkan akselerasi, mengingat secara ideal realisasi anggaran pada triwulan II setidaknya berada di sekitar 50 persen dan pada triwulan III mencapai kisaran 70 persen.
Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki waktu sekitar lima bulan untuk mengejar ketertinggalan sekaligus memastikan pekerjaan fisik dapat diselesaikan tepat waktu.
DJPb mendorong percepatan tidak dilakukan dengan mengabaikan kualitas pekerjaan. Pengawasan terhadap proyek yang sedang berjalan justru perlu diperkuat agar percepatan realisasi tetap sejalan dengan akuntabilitas dan kualitas belanja. (daw)
