Palangka Raya, Kantamedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Konsultasi Publik Dokumen Rencana Aksi Perubahan Iklim, Selasa (2/12/2025), di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam pematangan dokumen strategis yang akan menjadi panduan daerah menghadapi dampak perubahan iklim.
Hadir sebagai narasumber, Nuraeni selaku Koordinator Pokja Bidang Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup serta konsultan Piarea, Laila Khairunisa.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kalimantan Tengah, Herson B. Aden, menjelaskan bahwa penyusunan dokumen dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Hans Seidel Foundation dari Jerman. Menurutnya, dokumen ini penting agar pemerintah memiliki panduan jelas dan terukur dalam merespons musibah serta bencana akibat perubahan iklim.
Herson menegaskan dokumen tersebut tidak boleh berhenti sebagai administratif, tetapi harus dipahami publik, pemangku kepentingan, hingga organisasi perangkat daerah. Program pembangunan daerah, katanya, harus diselaraskan dengan kebutuhan adaptasi agar kebijakan relevan dengan risiko iklim yang dihadapi Kalteng.
Ia mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak bisa diseragamkan. Jika kebakaran terjadi di kawasan yang sulit dijangkau kendaraan pemadam, maka strategi dan peralatan harus menyesuaikan kondisi lapangan. Melalui rencana aksi ini, pemerintah dapat memetakan langkah menghadapi cuaca panas ekstrem, kebakaran hutan, banjir, hingga angin kencang.
Nuraeni dalam paparannya menekankan pentingnya penguatan sistem pemantauan, evaluasi adaptasi, serta penyelarasan rencana daerah dengan kebijakan nasional. Masukan dari berbagai pihak akan menjadi bahan penyempurnaan dokumen final agar lebih aplikatif dan sesuai kondisi riil lapangan di Kalteng.
Herson menambahkan, dokumen ini nantinya tidak hanya untuk internal pemerintah. Setelah ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan sosialisasi hingga ke masyarakat akar rumput. Masyarakat perlu mengetahui langkah yang harus dilakukan saat menghadapi banjir, kebakaran hutan, maupun bencana iklim lainnya.
Melalui konsultasi publik ini, Pemprov Kalteng berharap Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim menjadi instrumen operasional yang memperkuat kesiapsiagaan daerah sekaligus melindungi masyarakat dari risiko lingkungan yang semakin meningkat akibat perubahan iklim. (Daw).
