PALANGKA RAYA, kantamedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk memperluas penanganan, termasuk terhadap dampak kabut asap yang dirasakan masyarakat.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan status tanggap darurat membuat penanganan tidak berhenti pada upaya pemadaman, tetapi juga mencakup dampak kesehatan hingga kondisi sosial masyarakat yang terdampak karhutla.
“Dua hari yang lewat kami menetapkan bahwa untuk Kalimantan Tengah tanggap darurat, bukan siaga darurat. Kalau siaga itu untuk mitigasi dan sebagainya. Kalau sudah tanggap darurat, itu menyangkut semuanya,” ujar Agustiar saat meninjau lokasi karhutla di belakang Kampus Merah Putih Terpadu Universitas Palangka Raya (UPR), Selasa (1/9/2026).
Salah satu perhatian pemerintah adalah risiko gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap, terutama infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Agustiar memastikan warga yang terdampak karhutla dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa biaya.
“Termasuk dampak orang tidak bekerja, bagaimana sikap pemerintah. Kami hadir, terutama tentang kesehatan. Pakai KTP saja. Yang berdampak ISPA, gratis,” tegasnya.
Di tengah penanganan kebakaran yang masih berlangsung, Agustiar juga menilai pola penanggulangan karhutla perlu dievaluasi. Menurutnya, kejadian yang berulang setiap tahun harus dihadapi dengan strategi yang lebih terukur agar pemerintah tidak terus bekerja dengan pola yang sama.
“Kami tadi berkoordinasi dengan anak-anak ini, kenapa lagunya seperti yang dulu terus. Kita harus bersama-sama mengantisipasi bagaimana ke depan tidak terjadi,” katanya.
Salah satu langkah yang disoroti adalah pembangunan sumur bor untuk mendukung ketersediaan air di lokasi rawan karhutla. Menurut Agustiar, pembangunan sarana tersebut harus didasarkan pada pemetaan titik rawan dan dilakukan menjelang musim kebakaran.
“Menjelang musimnya, kita sudah mapping titik kebakarannya, kita pasang semua bornya. Kalau kebakaran sekarang baru pasang, itu keliru,” ujarnya.
Agustiar menegaskan penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, relawan hingga kalangan akademisi dan mahasiswa. Kritik serta masukan dari masyarakat juga dinilai penting untuk memperbaiki kebijakan penanganan bencana.
“Kami tentunya tidak sempurna. Tolong beri masukan dan kawal juga. Jangan dibiarkan saja begini,” pungkasnya. (daw)
