PALANGKA RAYA, kantamedia.com – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menemui puluhan massa Aliansi Masyarakat Kalimantan Tengah Melawan yang menggelar aksi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di halaman Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (1/9/2026) sore.
Dalam dialog tersebut, massa menyampaikan enam tuntutan yang berkaitan dengan penanganan karhutla, perlindungan masyarakat adat dan peladang, riset mitigasi bencana, fasilitas relawan, transparansi anggaran, serta pertemuan lanjutan antara pemerintah dan aliansi.
Agustiar menyatakan aspirasi yang disampaikan massa menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia juga membuka ruang agar masyarakat terus memberikan kritik dan masukan terhadap penanganan karhutla di Kalteng.
“Kalau persoalan ini diserahkan kepada kami, tentu banyak faktor yang harus kami hadapi. Karena itu, ayo kita sama-sama mendorong dan mengawal upaya penanganannya. Saya justru menyukai kritik dan masukan seperti ini. Jangan dikira saya tidak suka, saya bangga,” kata Agustiar.
Ia menegaskan pemerintah tidak akan menyerah menghadapi karhutla, meski luas wilayah dan kondisi geografis Kalteng menjadi tantangan tersendiri dalam penanganannya.
“Saya harus maju. Saya tidak boleh menyerah. Ayo kita sama-sama bahu-membahu menjaga Kalimantan Tengah,” tegasnya.
Menurut Agustiar, pemerintah juga telah mendapat tambahan dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah pusat. Bantuan tersebut antara lain 100 mobil pemadam kebakaran, 10 unit ekskavator, serta 205 unit mesin pompa beserta peralatan pendukung lainnya.
“Peralatan dan SDM sudah tersedia. Tinggal bagaimana kita mendorong pelaksanaannya bersama-sama. Pemerintah tentu akan terus memikirkan dan mengupayakannya,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Kalimantan Tengah Melawan, Dida Paramida, menyampaikan tuntutan agar penanganan karhutla tidak mengabaikan hak konstitusional masyarakat adat dan peladang yang terdampak kebijakan penanggulangan bencana.
Massa juga meminta pemerintah memperkuat riset dan kajian untuk mengidentifikasi akar persoalan karhutla sekaligus merumuskan langkah mitigasi yang lebih efektif. Mereka turut menyoroti kondisi relawan yang berada di lapangan agar didukung fasilitas sesuai standar operasional.
Selain itu, aliansi mendesak keterbukaan pengelolaan anggaran penanganan karhutla sebagai bagian dari akuntabilitas pemerintah kepada publik.
Salah satu perwakilan massa menilai persoalan karhutla tidak hanya menyangkut keberadaan api, tetapi juga dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat.
“Permasalahan utama bukan hanya apinya, tetapi asap yang menjadi dampak bagi masyarakat. Karena itu penanganan harus dilakukan secepat mungkin,” ujarnya.
Agustiar memastikan aspirasi yang disampaikan massa akan menjadi bahan perhatian pemerintah dalam mengevaluasi dan memperkuat penanganan karhutla. Ia juga mengajak masyarakat ikut mengawal upaya pemerintah agar penanganan bencana dapat berjalan lebih efektif.
Dialog berlangsung terbuka dan kondusif. Pemerintah dan massa aksi sepakat bahwa penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya dalam pemadaman, tetapi juga pada aspek perlindungan masyarakat, kesehatan, mitigasi, dan pengawasan. (daw)
