Palangka Raya, Kantamedia.com – Rencana pengadaan sepeda motor listrik untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menuai perhatian publik, termasuk di Kalimantan Tengah.
Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Kalteng, Elisa Agustino, mengakui adanya pro dan kontra terhadap program tersebut. Namun ia menegaskan bahwa kendaraan itu memiliki fungsi strategis, khususnya dalam menjangkau wilayah terpencil. “Memang ada pro dan kontra, tapi positifnya ini untuk operasional SPPG, terutama di wilayah 3T yang sulit dijangkau,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).
Ia menjelaskan, tantangan geografis di Kalimantan Tengah membuat distribusi layanan gizi tidak selalu mudah dilakukan. Karena itu, dukungan sarana transportasi menjadi faktor penting dalam memastikan program berjalan efektif.
Meski demikian, hingga saat ini pihaknya belum menerima kejelasan terkait realisasi distribusi kendaraan tersebut dari pemerintah pusat.
Diketahui, program pengadaan motor listrik ini sempat menjadi sorotan setelah disebut mencapai sekitar 21.800 unit dengan harga sekitar Rp42 juta per unit. Skala pengadaan tersebut memunculkan pertanyaan publik terkait efektivitas dan prioritas anggaran.
Kepala BGN sebelumnya telah menyampaikan bahwa kendaraan tersebut ditujukan untuk menunjang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses.
Dalam konteks daerah, Elisa menilai efektivitas program akan sangat bergantung pada ketepatan distribusi dan kesiapan implementasi di lapangan. “Yang jelas, kami di daerah masih menunggu arahan lebih lanjut. Termasuk apakah semua wilayah akan menerima atau ada prioritas tertentu,” katanya.
Dengan kondisi tersebut, realisasi program masih berada pada tahap menunggu keputusan pusat, sementara kebutuhan operasional di daerah terus berjalan. (daw).
