Palangka Raya, kantamedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengakui masih adanya kesenjangan signifikan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 3B, terutama dalam menjangkau kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Penjabat Sekretaris Daerah Kalteng, Linae Victoria Aden, mengungkapkan bahwa meskipun secara infrastruktur telah didukung oleh 64 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tingkat keaktifan layanan masih terbatas. “Saat ini baru sekitar 40 persen SPPG yang aktif beroperasi, sehingga berdampak langsung pada rendahnya jangkauan program di lapangan,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).
Kondisi tersebut memicu ketimpangan antarwilayah, di mana Kota Palangka Raya menunjukkan capaian lebih baik, sementara sejumlah kabupaten lainnya masih tertinggal dalam implementasi program.
Memasuki tahun 2026, capaian program mulai menunjukkan peningkatan dengan lebih dari 11 ribu penerima MBG 3B, namun angka tersebut masih di bawah 20 persen dari total sasaran. “Secara umum kita sudah memiliki fondasi data dan program yang cukup kuat, serta mulai menunjukkan progres. Namun percepatan implementasi masih sangat dibutuhkan,” tegas Linae.
Ia menekankan bahwa optimalisasi peran SPPG serta penguatan kolaborasi lintas program menjadi kunci untuk memperluas cakupan layanan. Salah satu pendekatan yang didorong adalah integrasi dengan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting).
Menurutnya, keterkaitan antara Genting dan MBG 3B sangat erat dalam upaya penurunan stunting berbasis konvergensi. “Keduanya saling melengkapi, dengan basis data keluarga berisiko stunting (KRS) sebagai dasar penentuan sasaran terpadu,” jelasnya.
Linae menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kedua program tersebut sangat bergantung pada akurasi dan pemutakhiran data, sinergi lintas sektor, serta pemerataan cakupan layanan. Ia juga mengingatkan bahwa berbagai penghargaan yang telah diraih dalam program Genting harus menjadi pemicu peningkatan kinerja dan konsistensi daerah.
“Yang sudah mendapat penghargaan harus mampu mempertahankan dan meningkatkan capaian. Sementara yang belum, harus lebih giat melakukan upaya perbaikan,” ujarnya.
Di akhir penyampaiannya, Linae berharap forum evaluasi dapat menghasilkan komitmen bersama antar pemangku kepentingan untuk mempercepat pemerataan layanan dan memastikan seluruh sasaran program dapat terintervensi secara optimal. (daw).
