Palangka Raya, Kantamedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyoroti pentingnya efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di tengah ketidakpastian energi global, termasuk dampak konflik internasional yang berpotensi memengaruhi distribusi dan harga energi.
Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menegaskan bahwa langkah pengendalian tidak hanya berfokus pada konsumsi, tetapi juga pada pengawasan distribusi, terutama terhadap potensi penimbunan. “Ya pasti, ya kan. Kami contohnya tentang kayak LPG, kami kalau ada, tentunya yang paling-paling jaga itu penimbunan,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa pengawasan diperketat khususnya terhadap LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, praktik penimbunan dan penyalahgunaan distribusi masih menjadi tantangan di lapangan. “Karena LPG yang subsidi ini kan diperuntukkan untuk yang berhak menerima. Nah kadang-kadang kan ditimbun, kadang-kadang disalahgunakan juga,” tegasnya.
Tidak hanya LPG, pengawasan juga diperluas pada distribusi BBM. Pemerintah daerah membuka ruang partisipasi publik, termasuk media, untuk turut mengawasi potensi pelanggaran di lapangan. “Nanti dibantu kami, rekan-rekan wartawan. Kalau ada yang dapat itu, nanti dapat reward dari kami,” katanya.
Gubernur juga menegaskan bahwa pelanggaran seperti penimbunan akan ditindak tegas melalui mekanisme sanksi yang berlaku, termasuk rekomendasi pencabutan izin bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar. “Pasti kami sanksi. Tentu yang untuk mencabut itu kan tidak beda kami, tapi kami merekomendasikan. Pastikan kalau kedapatan itu pasti dicabut,” ujarnya.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemprov Kalteng dalam menjaga stabilitas energi daerah, sekaligus memastikan distribusi subsidi tepat sasaran di tengah tekanan global terhadap sektor energi. (Daw).
