Palangka Raya, kantamedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mendesak pemerintah pusat untuk segera membayarkan tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan sisa kurang bayar yang nilainya hampir mencapai Rp1 triliun. Dana tersebut dinilai sangat vital untuk mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur dan layanan dasar di berbagai wilayah provinsi.
Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, menjelaskan bahwa berdasarkan data dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), tunggakan DBH terdiri atas dua bagian. Pertama, sisa kurang bayar tahun anggaran 2023 sebesar Rp620 miliar yang sudah memiliki dasar hukum berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Kedua, kekurangan tahun 2024 yang diperkirakan mencapai Rp300 miliar, namun masih menunggu terbitnya PMK.
“Kita ini provinsi ketiga setelah Kaltim dan Kalsel dalam hal kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak dari sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan — nilainya ratusan triliun. Tapi yang kembali ke daerah hanya sepersekian persen. Kami minta agar begitu PMK-nya keluar, pusat langsung tindak lanjuti pembayarannya,” tegas Edy, Kamis (15/7).
Plt. Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, yang ditemui secara terpisah di DPRD Kalteng pada hari yang sama, juga menyampaikan hal senada. Menurutnya, dana yang belum dibayarkan pemerintah pusat jika diakumulasikan dapat menembus lebih dari Rp600 miliar. Dana sebesar itu dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan fasilitas prioritas di seluruh penjuru provinsi.
“Kalau dana ini cair, kita bisa bangun jalan ratusan kilometer, mendirikan universitas, merehabilitasi sekolah-sekolah, membangun rumah sakit di daerah-daerah yang pelayanannya belum setara seperti RS Hanau, dan sebagainya,” terang Leonard.
Terkait lambatnya realisasi, Edy menjelaskan bahwa hingga kini pihaknya masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat. “Mungkin masih ada proses administratif, seperti PCSI dan lainnya. Tapi intinya, kami terus komunikasikan agar ini dipercepat,” ucapnya.
Leonard menambahkan bahwa Pemprov Kalteng secara konsisten menyuarakan permasalahan ini dalam berbagai forum resmi. “Kita tidak diam. Kita usulkan terus, kita tanyakan terus. Karena ini sangat penting untuk masyarakat Kalimantan Tengah,” pungkasnya.
Dengan pendanaan yang memadai, Pemprov optimistis percepatan pembangunan daerah dapat tercapai secara merata, sekaligus memperkuat fondasi menuju Kalteng yang berkah, maju, dan sejahtera. (daw)
