PALANGKA RAYA, kantamedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tengah menjajaki sejumlah strategi untuk menambal penurunan pendapatan daerah, termasuk melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor pangan dan penguatan regulasi sektor mineral bukan logam dan batuan (MBLB).
Asisten III Setda Provinsi Kalteng, Sunarti, mengungkapkan bahwa kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) saat ini masih sangat minim. “Hotel Dandang Tingang misalnya, sebagai aset daerah belum mampu memberikan kontribusi optimal,” ungkapnya.
Oleh karena itu, inisiasi BUMD di sektor pangan diharapkan menjadi motor baru penggerak PAD, dengan skema bisnis yang lebih efisien dan berorientasi pelayanan.
Di sektor pertambangan MBLB, Pemprov Kalteng menunggu pengesahan Perda inisiasi dari DPRD sebagai dasar hukum untuk meningkatkan tarif pajak dan memperluas cakupan pungutan. Namun Sunarti menyadari bahwa proses ini memerlukan waktu karena harus melewati tahapan pembahasan dan persetujuan Kemendagri.
Sementara menunggu perda disahkan, Pemprov telah lebih dulu melakukan sosialisasi ke masyarakat guna menghindari resistensi terhadap perubahan kebijakan, terutama terkait penyesuaian tarif.
Sunarti juga menyoroti potensi pariwisata Kalteng yang belum tergarap maksimal akibat keterbatasan infrastruktur dan mahalnya biaya akses destinasi. “Wisata lokal kita justru lebih mahal dari luar negeri. Perlu kesadaran bersama untuk mencintai dan mempromosikan wisata daerah,” katanya. (daw)
